Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas dan keseriusannya menjaga konstitusi dan amanah terhadap reformasi. Hal itu disampaikan menanggapi soal usulan penundaan Pemilu 2024 dari elite parpol pendukung pemerintah.
"Tunjukkan sikap tegas dan keseriusan komitmen menjaga konstitusi, amanah reformasi, dan demokrasi," kata Herzaky kepada wartawan, Sabtu (5/3/2022).
Herzaky mengatakan, daripada dipakai untuk mengusulkan Pemilu ditunda, energi yang ada lebih baik digunakan untuk fokus pada pemulihan ekonomi, membantu rakyat yang sedang susah.
"Daripada sibuk berupaya melanggengkan kekuasaan segelintir orang yang melanggar hati nurani dan akal sehat. Rakyat menanti realisasi dalam bentuk perilaku nyata, bukan kata-kata pemanis belaka," tuturnya.
Ia mengingatkan, bernegara bukan hanya soal kuat-kuatan dan kebetulan sedang berkuasa. Melainkan bagaimana kita menjaga komitmen dalam bernegara dan berdemokrasi.
"Kita memiliki Konstitusi, yang mendasarkan pada doktrin pembatasan kekuasaan. Lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali maksimal satu kali setelahnya. Pembatasan yang diperlukan, untuk menjaga agar Indonesia terhindar dari perilaku abuse of power dari para elitnya. Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," ungkapnya.
Ia menilai, demokrasi Indonesia sudah menentukan ada keberkalaan dalam pemilu. Menurutnya, prinsip dasar tersebut harus dipatuhi.
"Lebih baik kita fokus jaga komitmen kita kepada konstitusi, demokrasi, dan amanah reformasi, sebagaimana yang ditekankan oleh Ketum Partai Demokrat AHY dalam berbagai kesempatan," ujarnya.
"Tanggal pemilu telah diketok. Sekarang seharusnya kita fokus pada bagaimana kita semua, sebagai elemen penting demokrasi, memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu nanti, benar-benar menjamin hak konstitusional rakyat untuk dipilih dan memilih. Bukan malah menggerogoti ataupun menggerusnya."
Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu 2024, Anggota DPD RI: Harus Ditolak, Bahaya Buat Demokrasi!
Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Berita Terkait
-
Ini Ciri-ciri Penceramah Radikal Versi BNPT
-
Soal Penundaan Pemilu 2024, Anggota DPD RI: Harus Ditolak, Bahaya Buat Demokrasi!
-
Eks Buruh PTPN IX Jalan Kaki Sambil Gotong Keranda Mayat dari Tegal ke Jakarta untuk Temui Presiden Jokowi
-
Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Ingin Jokowi Cukup Dua Periode: Jadilah Bapak Bangsa
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?