Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas dan keseriusannya menjaga konstitusi dan amanah terhadap reformasi. Hal itu disampaikan menanggapi soal usulan penundaan Pemilu 2024 dari elite parpol pendukung pemerintah.
"Tunjukkan sikap tegas dan keseriusan komitmen menjaga konstitusi, amanah reformasi, dan demokrasi," kata Herzaky kepada wartawan, Sabtu (5/3/2022).
Herzaky mengatakan, daripada dipakai untuk mengusulkan Pemilu ditunda, energi yang ada lebih baik digunakan untuk fokus pada pemulihan ekonomi, membantu rakyat yang sedang susah.
"Daripada sibuk berupaya melanggengkan kekuasaan segelintir orang yang melanggar hati nurani dan akal sehat. Rakyat menanti realisasi dalam bentuk perilaku nyata, bukan kata-kata pemanis belaka," tuturnya.
Ia mengingatkan, bernegara bukan hanya soal kuat-kuatan dan kebetulan sedang berkuasa. Melainkan bagaimana kita menjaga komitmen dalam bernegara dan berdemokrasi.
"Kita memiliki Konstitusi, yang mendasarkan pada doktrin pembatasan kekuasaan. Lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali maksimal satu kali setelahnya. Pembatasan yang diperlukan, untuk menjaga agar Indonesia terhindar dari perilaku abuse of power dari para elitnya. Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," ungkapnya.
Ia menilai, demokrasi Indonesia sudah menentukan ada keberkalaan dalam pemilu. Menurutnya, prinsip dasar tersebut harus dipatuhi.
"Lebih baik kita fokus jaga komitmen kita kepada konstitusi, demokrasi, dan amanah reformasi, sebagaimana yang ditekankan oleh Ketum Partai Demokrat AHY dalam berbagai kesempatan," ujarnya.
"Tanggal pemilu telah diketok. Sekarang seharusnya kita fokus pada bagaimana kita semua, sebagai elemen penting demokrasi, memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu nanti, benar-benar menjamin hak konstitusional rakyat untuk dipilih dan memilih. Bukan malah menggerogoti ataupun menggerusnya."
Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu 2024, Anggota DPD RI: Harus Ditolak, Bahaya Buat Demokrasi!
Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Berita Terkait
-
Ini Ciri-ciri Penceramah Radikal Versi BNPT
-
Soal Penundaan Pemilu 2024, Anggota DPD RI: Harus Ditolak, Bahaya Buat Demokrasi!
-
Eks Buruh PTPN IX Jalan Kaki Sambil Gotong Keranda Mayat dari Tegal ke Jakarta untuk Temui Presiden Jokowi
-
Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Ingin Jokowi Cukup Dua Periode: Jadilah Bapak Bangsa
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Polisi Turun Tangan Dalami Kasus Relawan Diteror Bangkai Anjing Tanpa Kepala di Aceh Tamiang
-
Adian Napitupulu Murka Ketua BEM UGM Diteror: Ini Kemunduran Demokrasi!
-
Dari BoP sampai Perjanjian Dagang: Lawatan Prabowo ke AS Dianggap Tabrak Konstitusi, Ini Alasannya
-
Anggota Denintel Kodam XVII/Cendrawasih Gugur Diserang KKB di Nabire
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA