Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas dan keseriusannya menjaga konstitusi dan amanah terhadap reformasi. Hal itu disampaikan menanggapi soal usulan penundaan Pemilu 2024 dari elite parpol pendukung pemerintah.
"Tunjukkan sikap tegas dan keseriusan komitmen menjaga konstitusi, amanah reformasi, dan demokrasi," kata Herzaky kepada wartawan, Sabtu (5/3/2022).
Herzaky mengatakan, daripada dipakai untuk mengusulkan Pemilu ditunda, energi yang ada lebih baik digunakan untuk fokus pada pemulihan ekonomi, membantu rakyat yang sedang susah.
"Daripada sibuk berupaya melanggengkan kekuasaan segelintir orang yang melanggar hati nurani dan akal sehat. Rakyat menanti realisasi dalam bentuk perilaku nyata, bukan kata-kata pemanis belaka," tuturnya.
Ia mengingatkan, bernegara bukan hanya soal kuat-kuatan dan kebetulan sedang berkuasa. Melainkan bagaimana kita menjaga komitmen dalam bernegara dan berdemokrasi.
"Kita memiliki Konstitusi, yang mendasarkan pada doktrin pembatasan kekuasaan. Lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali maksimal satu kali setelahnya. Pembatasan yang diperlukan, untuk menjaga agar Indonesia terhindar dari perilaku abuse of power dari para elitnya. Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," ungkapnya.
Ia menilai, demokrasi Indonesia sudah menentukan ada keberkalaan dalam pemilu. Menurutnya, prinsip dasar tersebut harus dipatuhi.
"Lebih baik kita fokus jaga komitmen kita kepada konstitusi, demokrasi, dan amanah reformasi, sebagaimana yang ditekankan oleh Ketum Partai Demokrat AHY dalam berbagai kesempatan," ujarnya.
"Tanggal pemilu telah diketok. Sekarang seharusnya kita fokus pada bagaimana kita semua, sebagai elemen penting demokrasi, memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu nanti, benar-benar menjamin hak konstitusional rakyat untuk dipilih dan memilih. Bukan malah menggerogoti ataupun menggerusnya."
Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu 2024, Anggota DPD RI: Harus Ditolak, Bahaya Buat Demokrasi!
Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Berita Terkait
-
Ini Ciri-ciri Penceramah Radikal Versi BNPT
-
Soal Penundaan Pemilu 2024, Anggota DPD RI: Harus Ditolak, Bahaya Buat Demokrasi!
-
Eks Buruh PTPN IX Jalan Kaki Sambil Gotong Keranda Mayat dari Tegal ke Jakarta untuk Temui Presiden Jokowi
-
Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Ingin Jokowi Cukup Dua Periode: Jadilah Bapak Bangsa
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK
-
Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden
-
Bocoran Der Spiegel: AS Berencana Pangkas Drastis Kontribusi Militer untuk NATO
-
Misteri CCTV 'Gaib' di Kasus Andrie Yunus: Muncul Saat Rilis, Lenyap di Meja Hijau
-
Fleksibilitas Kerja ASN Perkuat Budaya Kerja Profesional dan Berbasis Kinerja