Suara.com - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan nasib proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Ia mengatakan rencana IKN akan berhenti jika Jokowi sudah tak menjabat sebagai Presiden.
Menanggapi hal itu, Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia menilai bahwa pernyataan Arief tersebut sengaja disampaikan untuk membangun opini sesat.
"Jangan menjadi dalih pembenaran jika Jokowi masih diperlukan sehingga harus ada perpanjangan durasi pemerintahannya. Ini statement yang sengaja dibangun dan menyesatkan," kata Dedi saat dihubungi, Senin (7/3/2022).
Ia mengatakan, jika ada kemapanan siapa pun penerus Jokowi nanti pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN tetap akan berjalan. Sementara jika gagal, maka hal itu memang karena kurang persiapan.
"Bergantung dari pondasi kebijakan yang telah dibuat Jokowi, jika mapan maka siapapun penerusnya IKN akan tetap berjalan. Sebaliknya, jika gagal atau tidak dapat dilanjutkan, itu karena sejak persiapan memungkinkan terjadi persoalan," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan keberhasilan memindahkan IKN nantinya jangan ditafsirkan karena keberhasilan Jokowi.
"Artinya, statemen semacam itu jangan ditafsir seolah keberhasilan karena Jokowi, dan kegagalan karena pihak lain. Gagal atau tidak, semuanya bergantung Jokowi," tuturnya.
Sebelumnya politisi Gerindra ini mengatakan rencana IKN akan berhenti jika Jokowi sudah tak menjabat sebagai Presiden.
"Ya, pastilah nasibnya IKN di Kalimantan akan sama kayak rencana Seokarno mau pindahkan (ibu kota) di Palangkaraya dan Suharto di Jonggol," ungkapnya seperti dilansir Wartaekonomi, Minggu (6/3).
Baca Juga: Pertemuan Jokowi dengan Ketua Partai Koalisi Sudah Rutin Dilakukan
"Begitu lengser, ya batal pastinya," imbuh Arief.
Anak buah Prabowo Subianto itu mengatakan pemindahan ibu kota negara masih menuai kontroversi.
"Itu, kan jelas kalau di WhatssApp Group, jadi pembicaraan ketidaksetujuan terhadap IKN," katanya.
Kendati demikian, Arief tak menyebutkan siapa yang tidak menyetujui dan apa alasannya.
"Saya kurang tahu mereka tidak setuju, tapi yang pasti IKN itu tidak akan pernah terealisasi setelah Jokowi lengser," tutur Arief.
Tak hanya itu, Arief juga menyinggung soal proyek kereta api cepat dan MRT yang dinilai lamban pengerjaannya.
Berita Terkait
-
Kabar Zulhas Bertemu Jokowi Bahas Reshuffle Kabinet, Wakil Ketum PAN Viva Yoga: Tidak Benar, Ketum Fokus Konsolidasi
-
Pertemuan Jokowi dengan Ketua Partai Koalisi Sudah Rutin Dilakukan
-
Wacana Penundaan Pemilu dan Penambahan Masa Jabatan Presiden, Mahfud MD: Sikap Presiden Jelas, Pemilu 14 Februari
-
Anies Baswedan Disebut Jadi Capres Potensial di Luar Lingkar Kekuasaan Jokowi
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?