Suara.com - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan nasib proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Ia mengatakan rencana IKN akan berhenti jika Jokowi sudah tak menjabat sebagai Presiden.
Menanggapi hal itu, Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia menilai bahwa pernyataan Arief tersebut sengaja disampaikan untuk membangun opini sesat.
"Jangan menjadi dalih pembenaran jika Jokowi masih diperlukan sehingga harus ada perpanjangan durasi pemerintahannya. Ini statement yang sengaja dibangun dan menyesatkan," kata Dedi saat dihubungi, Senin (7/3/2022).
Ia mengatakan, jika ada kemapanan siapa pun penerus Jokowi nanti pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN tetap akan berjalan. Sementara jika gagal, maka hal itu memang karena kurang persiapan.
"Bergantung dari pondasi kebijakan yang telah dibuat Jokowi, jika mapan maka siapapun penerusnya IKN akan tetap berjalan. Sebaliknya, jika gagal atau tidak dapat dilanjutkan, itu karena sejak persiapan memungkinkan terjadi persoalan," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan keberhasilan memindahkan IKN nantinya jangan ditafsirkan karena keberhasilan Jokowi.
"Artinya, statemen semacam itu jangan ditafsir seolah keberhasilan karena Jokowi, dan kegagalan karena pihak lain. Gagal atau tidak, semuanya bergantung Jokowi," tuturnya.
Sebelumnya politisi Gerindra ini mengatakan rencana IKN akan berhenti jika Jokowi sudah tak menjabat sebagai Presiden.
"Ya, pastilah nasibnya IKN di Kalimantan akan sama kayak rencana Seokarno mau pindahkan (ibu kota) di Palangkaraya dan Suharto di Jonggol," ungkapnya seperti dilansir Wartaekonomi, Minggu (6/3).
Baca Juga: Pertemuan Jokowi dengan Ketua Partai Koalisi Sudah Rutin Dilakukan
"Begitu lengser, ya batal pastinya," imbuh Arief.
Anak buah Prabowo Subianto itu mengatakan pemindahan ibu kota negara masih menuai kontroversi.
"Itu, kan jelas kalau di WhatssApp Group, jadi pembicaraan ketidaksetujuan terhadap IKN," katanya.
Kendati demikian, Arief tak menyebutkan siapa yang tidak menyetujui dan apa alasannya.
"Saya kurang tahu mereka tidak setuju, tapi yang pasti IKN itu tidak akan pernah terealisasi setelah Jokowi lengser," tutur Arief.
Tak hanya itu, Arief juga menyinggung soal proyek kereta api cepat dan MRT yang dinilai lamban pengerjaannya.
Berita Terkait
-
Kabar Zulhas Bertemu Jokowi Bahas Reshuffle Kabinet, Wakil Ketum PAN Viva Yoga: Tidak Benar, Ketum Fokus Konsolidasi
-
Pertemuan Jokowi dengan Ketua Partai Koalisi Sudah Rutin Dilakukan
-
Wacana Penundaan Pemilu dan Penambahan Masa Jabatan Presiden, Mahfud MD: Sikap Presiden Jelas, Pemilu 14 Februari
-
Anies Baswedan Disebut Jadi Capres Potensial di Luar Lingkar Kekuasaan Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu