Suara.com - Bagi Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani isu pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bukan hal yang mengejutkan.
Pertemuan ketua partai, terutama anggota koalisi, dengan Presiden Jokowi merupakan kegiatan rutin, "hal yang biasa," kata Arsul.
Arsul mengungkapkan pertemuan-pertemuan semacam itu hanya sebagian yang terpublikasikan di media massa.
Menyangkut isu pertemuan Jokowi dengan Zulkifli yang kabarnya membahas perombakan kabinet, Arsul belum tahu secara persis.
"Saya tidak tahu persis, tapi kan ketum PPP itu anggota kabinet, tentu secara rutin meskipun insidental, tidak terjadwalkan itu berkomunikasi dengan presiden. Tapi apakah khusus terkait reshuffle kabinet, beliau belum menyampaikan ke jajaran internal," kata Arsul.
Arsul menegaskan partainya menghormati keputusan Presiden Jokowi karena perombakan kabinet merupakan hak prerogatif.
"Biasanya kalau sudah final baru diberitahukan. Kalau masih wacana, masih diutak-atik tentu belum dikomunikasikan. Menurut saya kalau tidak dikomunikasikan tidak masalah karena itu hak prerogatif presiden," kata Arsul.
Zulkifli Hasan telah membantah melakukan pertemuan dengan Jokowi untuk membahas perombakan kabinet pemerintahan.
"Tidak benar," kata Zulkifli.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan baru kembali dari kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah.
"Ini saya baru pulang dari Jateng, kunjungan enam hari," ujar Zulkifli.
PAN mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dan sampai sekarang belum mendapat kursi di kabinet pemerintahan.
Zulkifli menekankan PAN menghormati keputusan Presiden Jokowi, terutama menyangkut perombakan kabinet, karena merupakan hak prerogatif.
Di sejumlah kesempatan, Zulkifli menyatakan partainya mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Dia mengklaim dukungan partainya diberikan tanpa syarat.
"Kami mendoakan agar pemerintahan Jokowi - Maruf Amin sukses, tidak ada syarat-syarat dan tidak meminta-minta jabatan," kata Zulkifli dalam laporan Antara, Senin (29/7/2019).
Isu akan terjadi perombakan kabinet sudah beberapa kali muncul di tengah pandemi Covid-19.
Akhir 2021, Istana membantah isu itu. Semua menteri diharapkan tidak terpengaruh dan tetap bekerja dengan fokus. [Rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Gunung Akan Ditertibkan
-
Zulhas Akui Pernah Dikasih Uang Rp 893 Miliar dari George Soros
-
Pondok Pesantren Kini Boleh Kelola Dapur MBG Sendiri
-
Pemerintah Kebut MBG di Daerah 3T, Target Papua hingga Maluku Tuntas Pekan Ini
-
Kopdes Merah Putih Siap Pasok Lele ke MBG, Siapkan 250 Kg untuk Masing-masing SPPG
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan
-
Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?
-
Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang
-
PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang
-
Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?
-
Senjata Canggih Tak Cukup Jaga Kedaulatan RI! Ada 3 Hal yang Wajib Diperkuat Prabowo