Suara.com - Pengamat politik Fernando EMaS mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan tak akan batal.
Sebelumnya, proyek IKN diprediksi batal setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.
Hal tersebut diungkapkan oleh politisi Partai Gerindra Arief Poyuono.
Menurut Fernando, prediksi yang diungkapkan oleh Arief jelas keliru.
"Tidak semudah itu membatalkan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya, apalagi sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembangunan IKN," kata Fernando, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (9/3/2022).
Lebih lanjut, Fernando menyebut pemindahan IKN mungkin bisa dibatalkan apabila disebabkan dua hal.
Menurutnya, pemindahan IKN dapat dibatalkan apabila terjadi sesuatu yang mengancam stabilitas negara.
Selain itu, proyek IKN juga dapat dibatalkan apabila terjadi disintegrasi bangsa.
Akan tetapi, menurutnya sampai saat ini masih dapat terkendali.
Baca Juga: Jokowi Sempat Singgung Penceramah Radikal, KSP: Itu Bukan Mengada-ada
Meski ada beberapa masyarakat yang menolak pemindahan IKN.
"Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan tetap terlaksana walaupun terjadi pergantian kepemimpinan pada 2024," ujarnya.
Selain itu Fernando mengaku yakin bahwa Presiden Jokowi telah mempersiapkan sosok yang terbaik.
Ia yakin bahwa proses pemindahan kekuasaan tak akan menganggu proyek IKN.
"Beberapa presiden sebelum ini juga sudah berniat memindahkan ibu kota, hal ini berarti ada kebutuhan untuk itu," jelasnya.
Sebelumnya, Arief Poyuono menyebutkan bahwa nasib proyek IKN akan sama seperti rencana Soekarno.
Dia mengatakan, proyek IKN akan berhenti apabila Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden.
"Ya, pastilah nasibnya IKN di Kalimantan akan sama kayak rencana Seokarno mau pindahkan (ibu kota) di Palangkaraya dan Suharto di Jonggol," katanya, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Senin (7/3/2022).
Arief mengatakan, begitu Jokowi lengser dari jabatannya, maka pembangunan IKN akan batal.
"Begitu lengser, ya batal pastinya," lanjutnya.
Tag
Berita Terkait
-
Klaim Ogah Campuri soal Isu PAN Masuk Kabinet, Gerindra: Tergantung Presiden, Butuh Atau Enggak
-
Pemkab PPU Lakukan Penyesuaian Regulasi Seiring Pemindahan IKN Nusantara, Hamdam Pongrewa Beberkan Hal Ini
-
Jokowi Sempat Singgung Penceramah Radikal, KSP: Itu Bukan Mengada-ada
-
Diduga Ada Kabar IKN Nusantara Cuma Milik Masyarakat Kaltim, Isran Noor: IKN Milik Bangsa Secara Keseluruhan
-
Ketua Jokowi Mania Bela Munarman soal Kasus Terorisme: Dijadikan Alat untuk Memeras Kekuasaan
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Viral Kecelakaan Maut di Depan UIN Ciputat, Transjakarta Tegaskan Tak Terlibat
-
Nekat! Maling Beraksi di Ruang Rapat Hotel Mewah Jakarta Pusat, Laptop dan Ponsel Raib
-
Pemicu Utama Bencana Tanah Bergerak di Jatinegara Tegal
-
Kabar Gembira! Ramadan 2026, Warga IKN Sudah Bisa Salat Tarawih di Masjid Baru
-
Beasiswa Harita Gemilang Antar Mahasiswa Pulau Obi dari Desa ke Kampus Perantauan
-
5 Hasil Audiensi Guru Madrasah dengan DPR: 630 Ribu Kuota P3K hingga TPG Cair Bulanan
-
Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK, Gus Ipul: Agar Lebih Tepat Sasaran
-
Tak Boleh Ada Jeda Layanan, Menkes Pastikan Pasien Katastropik Tetap Dilayani
-
Tangis Haru Guru Madrasah Pecah di Depan DPR, Tuntutan TPG Bulanan dan Kuota P3K Disetujui
-
Datangi BPK soal Kasus Kuota Haji, Pihak Gus Yaqut Tegaskan Tak Ada Aliran Dana