Ketua Jokowi Mania Bela Munarman soal Kasus Terorisme: Dijadikan Alat untuk Memeras Kekuasaan

Suara.com - Pernyataan Ketua Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer (Noel) yang membela terdakwa terorisme Munarman, kembali beredar di media sosial.

Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, dalam pernyataannya itu, Noel menyebut bahwa dakwaan terorisme terhadap Munarman adalah sebuah fitnah yang sengaja dilakukan oleh para pemeras kekuasaan.

Pernyataan Noel tersebut bdiungkapnya dalam sebuah video wawancara bersama KompasTV, yang dibagikan oleh warganet @bambangmulyono2, seperti dilihat dari Twitter, Rabu, 9 Maret 2022.

"Karena yang menteroriskan Munarman adalah mereka yang memainkan berita-berita hoaks ini," tutur Immanuel Ebenezer dalam video tersebut.

Ia menegaskan bahwa dirinya mengenal betul siapa Munarman, sehingga tuduhan teroris yang dilayangkan sangat tidak masuk akal, katanya.

"Munarman ini kawan saya. Kita tau track record dia, saya tau bagaimana dia berinteraksi dan dia adalah aktivis gerakan," sambung Noel.

Komisaris BMUN ini pun menjelaskan, kasus yang menimpa Munarman itu sengaja dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk kepentingan politik.

"Ada para calo-calo di dalam lingkaran kekuasaan dan juga di luar kekuasaan yang memanfaatkan Munarman," tuturnya.

Menurutnya, Munarman sengaja difitnah oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan kekuasaan tertentu.

Baca Juga: Terkait Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Pendukung Anies Sebut Hasil Survei Elektabilitas Ganjar Patut Diragukan

"Munarman dijadikan alat untuk memeras kekuasaan, nah ini kan para calo-calo ini kan ahli fitnah," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, pada persidangan kasus tindak pidana terorisme atas terdakwa Munarman, Noel datang sebagai saksi yang meringankan pada 23 Februari lalu.

Noel mengatakan kehadirannya sebagai saksi adalah keinginannya pribadi. Ia juga berkeyakinan Munarman bukan seorang teroris lantaran dia tidak pernah mendengar suatu seruan yang disampaikan eks Sekretaris Umum FPI itu untuk memusuhi negara maupun melakukan gerakan inkonstitusional.