Sudah sejak pertengahan Februari lalu, sebelum invasi Rusia dimulai, AS sudah meminta Saudi dan UAE menambah kapasitas produksinya.
Dalam pertemuan terakhir organisasi produsen minyak dunia, OPEC ditambah Rusia, mereka sepakat tidak mengubah rencana kuota produksi minyak seperti yang sudah ditetapkan awal tahun ini. OPEC memutuskan hanya akan menambah produksi secara perlahan pada 2022.
"OPEC punya tradisi panjang tidak mengubah kuota produksi atau jumlah pasokan atas dasar peristiwa politik,” kata Hasan Alhasan, pengamat di International Institute for Strategic Studies di London, Inggris.
"Mereka hanya berubah untuk merespons perubahan di pasar.” Tekanan berganda Alhasan mengakui AS bisa menambah tekananannya terhadap sekutu di teluk. Lagipula menurutnya, Arab Saudi dkk. tidak memiliki kedekatan dengan Moskow.
Namun saat ini, dia memperingatkan tekanan politik belum akan membuahkan perubahan sikap.
Pasalnya, Eropa belum mengisyaratkan siap berhenti membeli minyak dan gas dari Rusia. Alhasan mengatakan, tanpa sanksi itu, "akan sulit untuk mendorong negara-negara teluk untuk mempertaruhkan diri,” katanya.
"Saya kira, permintaan langsung dari Presiden Joe Biden kepada Mohammed bin Salman akan bisa menggerakkan Saudi untuk meningkatkan produksi,”kata Young.
Dia juga meyakini gelombang sanksi yang dijatuhkan perusahaan swasta terhadap Rusia juga bisa mengubah sikap Riyadh. Saat ini, petugas pelabuhan di berbagai kota besar di dunia sudah menolak melayani kapal tanker Rusia.
Hal serupa juga dilakukan sektor perbankan yang menolak pinjaman kredit bagi pembelian minyak Rusia karena takut sanksi. rzn/pkp
Baca Juga: 5 Fakta yang Belum Diketahui Tentang Negara Terkaya Di Dunia, Terancam Sanksi Rusia?
Berita Terkait
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Wujudkan Hunian dan Kendaraan Impian di BRI Consumer Expo 2026
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April