Suara.com - Dua partai di luar koalisi pemerintah menyoroti sikap Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menemui komisioner KPU dan Bawaslu terpilih untuk periode 2022-2027 pada pekan kemarin.
PKS misalnya. Mereka bukan hanya menyoroti Cak Imin, melainkan juga sikap pimpinan DPR lainnya. Sebab mereka secara terpisah dan masing-masing melakukan pertemuan dengan komisioner KPU/Bawaslu terpilih.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera secara tegas mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak etis.
"Pertemuan ini tidak etis. Karena cuma bertemu dengan satu pimpinan. Mestinya dilakukan terbuka dan dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI. Asas keadilan dan transparansi perlu dijaga," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (15/3/2022).
Apalagi, dikatakan Mardani 7 komisioner KPU dan 5 anggota Bawaslu yang menemui pimpinan DPR itu belum dilantik dan belum ada konsolidasi internal. Kendati DPR sudah mengesahkan keterlilihan mereka yang malalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi II.
"Pertemuan dengan pihak manapun bisa berpotensi dianggap memberi pengarahan dan itu tidak etis. Semua pihak mesti mendorong dan mendukung komisioner KPU dan Bawaslu untuk bekerja profesional, transparan, adil dan efisien," katanya.
Karena itu, Mardani berpandangan bahwa pertemuan yang digelar antara Cak Imin dan komisioner KPU dan Bawaslu tersebut bisa menjadi contoh buruk bagi awal bekerja yang baik bagi penyelenggara pemilu.
Kode Bahaya
Sementara itu, sorotan kepada Cak Imin juga datang dari Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief yang mengaku telah kenal lama dengan Cak Imin berujar bahwa Ketua Umum PKB itu kukuh terhadap demokrasi.
Hanya saja, belakangan Andi Arief mencurigai ada kode yang sepertinya ingin disampaikan Cak Imin lewat gelagat politik yang ia lakukan.
"Saya sudah kenal lama Cak imin, dia kukuh terhadap demokrasi. Jadi kalau Cak Imin agak anomali, saya mengartikannya Cak Imin memberi kode ke publik bahwa dia dalam tekanan," kata Andi Arief dalam keteranganya.
Andi Arief mengartikan ada dua kode yang ingin disampaikan Cak Imin.
"Pertama, kode akan ada upaya perpanjangan masa jabatan. Kedua, kode soal kemungkinan penundaan dari penyelenggara yang diskenariokan tidak siap pemilu," kata Andi.
"Saya dan Cak Imin sama-sama lulusan UGM dan anak NU. Jadi saya mengerti bahasa langit bahwa Cak Imin memberi kode demokrasi dalam bahaya," tandasnya.
Banyak Disorot
Berita Terkait
-
Reaksi Keras PDIP Ke Luhut Soal Penundaan Pemilu, PKS: Tanda Koalisi Pemerintah Sedang Tidak Baik-baik Saja
-
Akui Dirinya Rutin Pantau Kabar Soal IKN Nusantara, Ketua DPD PKS Kukar Firnadi Ikhsan Takut Kehilangan Suara
-
Maju Jadi Capres 2024, Cak Imin Dapat Dukungan 1000 Kiai
-
Sah! Khoirudin Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Gantikan Abdurrahman Suhaimi
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh