Luhut Ditantang Buka Big Data Soal Mayoritas Warga Ingin Pemilu Ditunda, PPP: Kalau Basicnya Medsos Patut Dicurigai!

Suara.com - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menantang Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membuka big data yang menyebut, jika mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu ditunda.

Ia menilai, big data yang dijadikan dasar pernyataan Luhut perlu dicurigai. 

"Jadi persoalan big data itu perlu dibuka kepada publik, big data seperti apa yang dimaksudkan?. Kalau basicnya adalah media sosial orang patut dicurigai patut diduga memiliki lebih banyak satu akun mayoritas hampir lah," kata pria yang disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022). 

Menurutnya, jika big data tersebut hanya memotret jumlah netizen yang ada di media sosial, hal itu dianggap tidak fair. 

"Jadi sebaiknya Pak Luhut menyampaikan data saja secara gamblang yang beliau katakan di salah satu channel YouTube itu jelaskan aja ke publik, mana basisnya seperti apa? Supaya clear persoalan ini," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Awiek mengatakan, PPP mempunyai sikap tegas akan tetap patuh terhadap konstitusi. Menurutnya pemilu sesuai konstitusi digelar lima tahun sekali. 

"Kami PPP terkait dengan penundaan pemilu kita tidak berdasar survei kita tidak berdasar big data atau tidak tetap patuh konsisten terhadap konstitusi. Yang mana mengamanatkan bahwa pemilu dilakukan lima tahun sekali dan masa jabatan presiden adalah masa jabatannya sekali dan bisa dipilih sekali lagi," katanya. 

Sebelumnya diberitakan, Luhut mengklaim memilki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024. Dirinya mengklaim, memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial. 

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut. 

Baca Juga: Menko Luhut Binsar Tak Bisa Buka Big Data, Fadli Zon: Jangan Halalkan Segala Cara untuk Lawan Konstitusi

Dari data itu, Luhut menjelaskan, bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang serta menginginkan agar kondisi ekonomi ditingkatkan.

Selain itu, masyarakat juga ingin politik ke depan membuat suasana seperti pemilu 2019 lalu.  

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, ingin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya. 

Selain itu, kata Luhut rakyat juga mengkritisi dana pemilu 2024 yang besaran mencapai Rp 100 Triliun. Seharusnya aspirasi tersebut itu didengar oleh partai politik. 

"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dengan pilkada, kan serentak, ya itu yang rakyat ngomong," ucapnya. 

"Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada di PKB, ada di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengarkan suara kami, ya nanti dia akan lihat mana yang paling menguntungkan untuk suara kami," katanya menambahkan.