Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah memberikan komentar mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hidayatullah memberikan kritik mengenai proyek IKN Nusantara.
Menurutnya, biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan IKN pasti besar.
Ia merasa tak yakin dengan pemerintah yang akan melakukan pembangunan IKN tersebut.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Hidayatullah menyinggung soal proyek tol laut yang dinilai gagal.
Hidayatullah mengatakan, mengubah wilayah kosong menjadi IKN merupakan tugas yang kompleks bagi pemerintah.
"Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. Berdasar catatan kami, dalam periode pemerintahan Joko Widodo, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya," kata Hidayatullah, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (17/3/2022).
Lebih lanjut, Hidayatullah mengatakan, proyek tol laut yang digencarkan sejak 2015 merupakan program kerja pemerintah yang gagal.
Padahal, anggaran yang direalisasikan untuk tol laut mencapai Rp 1,61 triliun untuk periode tahun 2016=2020.
Baca Juga: Moeldoko: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Sudah Final dan Tidak Perlu Lagi Diperdebatkan
Kemudian, puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 miliar.
"Total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp50 triliun. Namun, sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan," jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa disparitas harga antara daerah Barat seperti DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan.
"Misalnya, harga komoditas bawang merah 60 persen lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20 persen," bebernya.
Menurutnya, kegagalan tol laut menimbulkan keraguan terkait proyek IKN.
"Misalnya, harga komoditas bawang merah 60 persen lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20 persen," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Ditinggal Softbank, Luhut Utus Tim Khusus ke Arab Saudi Jaring Investor IKN Nusantara
-
Ada Kabar Harga Tanah di Ibu Kota Negara IKN Nusantara Naik 10 Kali Lipat
-
Moeldoko: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Sudah Final dan Tidak Perlu Lagi Diperdebatkan
-
BSSN akan Bangun Pusat Data di IKN
-
Gara-gara Agenda Ritual Kendi Nusantara di Titik Nol IKN, Buya Gusrizal dan Anggota DPRD Sumbar Fraksi PKS Memanas
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional