Suara.com - Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi licik dengan hapus harga eceran tertinggi hingga harga minyak goreng naik. Bahkan Rocky Gerung menyebut kini Presiden Jokowi layani kartel minyak goreng.
Rocky Gerung menilai bahwa hukum ekonomi yang berkaitan dengan HET minyak goreng curah tersebut tidak bisa dihalangi oleh regulasi yang diatur pemerintah.
“Ya itu cara yang sangat licik sebetulnya yang dipakai oleh Presiden Jokowi karena seharusnya dia tahu harga tidak bisa didikte aturan, karena ini kan komoditas Internasional,” kata pengamat politik Rocky Gerung, dikutip dari Hops.ID.
Selain itu, ia juga menganggap bahwa Jokowi tidak lagi melayani rakyat terkait komoditi tersebut melainkan kartel minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO).
“Itu memang terpaksa mesti dia lakukan karena enggak ada cara lain. Kan sebentar lagi juga jebol lagi harga itu karena sebetulnya kita tahu bahwa,
“Presiden bukan lagi melayani rakyat soal minyak goreng, tapi melayani kartel minyak goreng dan CPO. Jadi Presiden paham cara melayani oligarki, begitu kira-kira,” imbuh Rocky.
Rocky menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi dirasa tidak lagi memihak pada rakyat dan cenderung melayani oligarki.
“Jadi Presiden bicara apa saja akhirnya dia mesti melayani pasar, kan itu dasarnya. Jadi enggak ada gunanya basa-basi nasionalisme, utamakan konsumsi dalam negeri," kata dia.
Kekinian, harga minyak goreng yang tinggi masih menjadi polemik di tengah publik. Terlebih setelah Presiden Jokowi hapus Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas tersebut.
Baca Juga: Minyak Goreng Kemasan di Pasar Jatinegara Langka, Pedagang Jual Curah Rp 20 Ribu per Kilo
Pada Rabu, 15 Maret 2022 Jokowi menggelar rapat terbatas yang menetapkan harga minyak goreng curah serta membahas ketersediaan komoditas tersebut di Tanah Air. Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memaparkan hasil rapat bahwa pemerintah memberikan subsidi harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.
Keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan kenaikan harga komoditas minyak nabati, termasuk kelapa sawit secara global. Menko Perekonomian juga berharap dengan adanya penyesuaian nilai tersebut akan berdampak pada ketersediaan minyak kelapa sawit baik di pasar modern maupun tradisional.
Berita Terkait
-
Profil Damai Hari Lubis: Dulu Garang Tuding Ijazah Palsu, Kini 'Luluh' di Depan Jokowi?
-
Dua Tersangka Hoax Ijazah Palsu Temui Jokowi di Solo, Sinyal Kasus Akan Berakhir Damai?
-
Diserang Balik Isu Ijazah Palsu, Roy Suryo Laporkan 7 Pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya!
-
Dokter Tifa: Foto Muda Jokowi Cuma Mirip 1 Persen, 99 Persen Itu Orang Berbeda
-
Dokter Tifa Bongkar 6 Versi Ijazah Jokowi, Sebut Temuan Polda Blunder
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional