Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan kebijakan penghapusan karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri atau PPLN di Bali, tidak serta merta mengabaikan penerapan protokol kesehatan dan testing Covid-19 yang ketat. Bahkan menurutnya pemerintah terus memaksimalkan sumber daya agar kebijakan bebas karantina bagi PPLN tidak berdampak pada peningkatan kasus Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan bebas karantina bagi PPLN di bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (18/3/2022).
“Saya lihat penerapan prokes dan testing di sini (bandara I Gusti Ngurah Rai) sudah sangat baik. Kesiapan infrastrukturnya hingga pengaturan alur kedatangan dan keberangkatan juga sudah tertata dengan bagus. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk datang ke Bali,” kata Moeldoko.
Sebagai informasi, menindaklanjuti kebijakan penghapusan karantina bagi PPLN di Bali, PT Angkasa Pura I telah menyiapkan berbagai infrastruktur untuk kelancaran testing Covid-19 di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Seperti tersedianya puluhan bilik testing dan laboratorium, yang bisa mengeluarkan hasil tes PCR sebanyak 936 sampel dalam waktu 1 jam.
Selain itu, pihak bandara I Gusti Ngurah Rai juga menyiagakan 16 counter pelayanan Visa On Arrival (VOA), termasuk untuk penyandang disabilitas.
“Alurnya sangat bagus, cepat, dan semua tertintegrasi dengan aplikasi pedulilindungi. Ini harus lebih dimaksimalkan lagi,” ujar Moeldoko.
Lebih lanjut, Moeldoko mengaku optimistis adanya kelonggaran karantina bagi PPLN dan penerapan visa on arrival (VOA) akan menumbuhkan kembali sektor pariwisata di Bali. Sebab, sejak kebijakan tersebut diberlakukan pada 7 Maret lalu, sudah terjadi peningkatan jumlah kedatangan dan keberangkatan wisatawan asing melalui bandara I Gusti Ngurah Rai.
“Kadis Pariwisata Bali tadi juga menyebut, jika saat ini okupansi hotel-hotel di Bali juga naik. Ini langkah awal yang sangat baik sekali untuk menggeliatkan kembali sektor pariwisata di Bali,” tuturnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data PT Angkasa Pura I, sejak diberlakukannnya kebijakan penghapusan karantina bagi PPLN dan penerapan visa on arrival di Bali, jumlah penerbangan internasional di bandara I Gusti Ngurah Rai meningkat.
Baca Juga: Polemik Status Tanah di Wilayah Pembangunan IKN Nusantara, Moeldoko: Pemindahan IKN Sudah Final
Hingga 16 Maret 2022, jumlah kedatangan dan keberangkatan internasional di Ngurah Rai sebanyak 94 penerbangan, dengan total wisatawan asing 7.660 orang. Jumlah ini alami kenaikan dari bulan sebelumnya, yakni 2.933 orang, dengan jumlah kedatangan dan keberangkatan sebanyak 64 penerbangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?