Suara.com - Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Sidang Majelis Ke-144 The Inter-Parliamentary Union (IPU) beserta sidang terkait di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022). Dalam sambutannya Jokowi menyinggung lagi soal pendanaan iklim saat menyampaikan sambutan sebelum
Jokowi mengatkan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan secara praktik di lapangan tidak semudah yang dibayangkan, terutama bagi negara-negara berkembang.
"Yang perlu dibicarakan dan dimobilisasi adalah pendanaan iklim, ini yang harus segera diselesaikan," kata Jokowi dalam pembukaan yang dipantau secara virtual dari Jakarta.
Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi membicarakan mengenai pendanaan iklim, yakni dukungan penyediaan finansial dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang untuk mengatasi masalah-masalah perubahan iklim.
Sebelumnya dalam berbagai kesempatan di forum global, Jokowi kerap menyinggung mengenai pendanaan iklim, bahkan menagih janji pendanaan iklim di hadapan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, November 2021.
Selain pendanaan iklim, Presiden juga menyebut ada dua hal lain yang harus segera direalisasikan dalam rangka memerangi perubahan iklim, yakni investasi dalam rangka energi baru terbarukan dan transfer teknologi.
"Kalau ini tidak riil dilakukan, sampai kapan pun saya pesimistis bahwa yang namanya perubahan energi ini betul-betul tidak bisa dicegah," katanya.
Berkaitan dengan energi baru terbarukan, Presiden menjajakan sederetan potensi energi hijau yang dimiliki Indonesia, seperti hydropower lewat keberadaan 4.400 sungai dan geotermal yang memiliki potensi listrik sebesar 29.000 megawatt.
"Angin sangat banyak. Arus bawah laut sangat banyak. Energi matahari sangat melimpah. Akan tetapi, perlu sebuah investasi yang besar, perlu sebuah transfer teknologi, perlu pendanaan iklim yang betul-betul serius didukung oleh internasional," ujar Presiden menegaskan.
Baca Juga: MotoGP Grand Prix Indonesia Berhasil Digelar, Jokowi: Terima Kasih Masyarakat NTB
Oleh karena itu, Presiden berpesan agar sidang majelis dan sidang terkait dengan IPU yang berlangsung di Bali selama 20—24 Maret bakal menghasilkan mobilisasi aksi nyata dan konkret dari parlemen negara-negara anggota maupun pemerintahnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis
-
Doa Buka Puasa Rajab Lengkap dengan Artinya, Jangan Sampai Terlewat!
-
Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Mulai Tempati Kios Sementara