Suara.com - Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Sidang Majelis Ke-144 The Inter-Parliamentary Union (IPU) beserta sidang terkait di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022). Dalam sambutannya Jokowi menyinggung lagi soal pendanaan iklim saat menyampaikan sambutan sebelum
Jokowi mengatkan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan secara praktik di lapangan tidak semudah yang dibayangkan, terutama bagi negara-negara berkembang.
"Yang perlu dibicarakan dan dimobilisasi adalah pendanaan iklim, ini yang harus segera diselesaikan," kata Jokowi dalam pembukaan yang dipantau secara virtual dari Jakarta.
Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi membicarakan mengenai pendanaan iklim, yakni dukungan penyediaan finansial dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang untuk mengatasi masalah-masalah perubahan iklim.
Sebelumnya dalam berbagai kesempatan di forum global, Jokowi kerap menyinggung mengenai pendanaan iklim, bahkan menagih janji pendanaan iklim di hadapan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, November 2021.
Selain pendanaan iklim, Presiden juga menyebut ada dua hal lain yang harus segera direalisasikan dalam rangka memerangi perubahan iklim, yakni investasi dalam rangka energi baru terbarukan dan transfer teknologi.
"Kalau ini tidak riil dilakukan, sampai kapan pun saya pesimistis bahwa yang namanya perubahan energi ini betul-betul tidak bisa dicegah," katanya.
Berkaitan dengan energi baru terbarukan, Presiden menjajakan sederetan potensi energi hijau yang dimiliki Indonesia, seperti hydropower lewat keberadaan 4.400 sungai dan geotermal yang memiliki potensi listrik sebesar 29.000 megawatt.
"Angin sangat banyak. Arus bawah laut sangat banyak. Energi matahari sangat melimpah. Akan tetapi, perlu sebuah investasi yang besar, perlu sebuah transfer teknologi, perlu pendanaan iklim yang betul-betul serius didukung oleh internasional," ujar Presiden menegaskan.
Baca Juga: MotoGP Grand Prix Indonesia Berhasil Digelar, Jokowi: Terima Kasih Masyarakat NTB
Oleh karena itu, Presiden berpesan agar sidang majelis dan sidang terkait dengan IPU yang berlangsung di Bali selama 20—24 Maret bakal menghasilkan mobilisasi aksi nyata dan konkret dari parlemen negara-negara anggota maupun pemerintahnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
-
Danantara Tunjuk Teman Seangkatan Menko AHY di SMA Taruna Nusantara jadi Bos PT Pos
-
Kronologi Kecelakaan Bus vs Minibus di Pekanbaru, Tewaskan Bocah Perempuan
Terkini
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah
-
WN Irak Bunuh Cucu Mpok Nori di Cipayung, Terancam Penjara Seumur Hidup
-
Jeritan Pengelola Terminal Kalideres: Kalah Telak dari Terminal Bayangan, Rugi Hingga Miliaran!
-
Diperiksa 3 Jam, Eks Menag Gus Yaqut Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan: Saya Capek
-
Polisi Ringkus Direktur dan Manajer Operasional White Rabbit Usai Terlibat Peredaran Ekstasi