Suara.com - Habib Bahar bin Smith kembali memberikan kritikan menohok kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini setelah ia ditanya mengapa Indonesia tidak bisa kaya layaknya negara Islam lainnya.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Habib Bahar menjelaskan bahwa Indonesia baru bisa menjadi negara kaya, jika pemerintah bisa bekerja dengan benar. Pernyataan ini diungkapkan saat menjadi bintang tamu dalam acara YouTube Refly Harun.
Awalnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun membacakan sebuah pertanyaan dari sebuah sesi wawancara. Seorang warganet turut menanyakan apakah Indonesia dikutuk.
“Mengapa Indonesia tidak kaya seperti negara Islam lainnya? Apakah Allah mengutuk Indonesia?” ujar Refly membacakan pertanyaan seorang warganet dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Kamis (24/3/2022).
Menanggapi pertanyaan tersebut, Habib Bahar mengatakan bahwa suatu negara bisa kaya dan makmur bergantung oleh kinerja pemerintah. Ia menyoroti banyaknya kasus korupsi di Tanah Air sebagai contoh buruk kinerja pemerintah.
“Bagaimana negara kita mau kaya, kalau urusan akhirat saja dikorupsi? Dana haji dan Alquran saja dikorupsi, apalagi cuma pembangunan jalan,” katanya.
Lebih lanjut, Habib Bahar menegaskan bahwa dirinya lebih memilih untuk dibenci seluruh alam karena menyampaikan kebenaran, ketimbang harus berbohong.
“Saya tak mau seluruh alam mencintai saya karena menyembunyikan kebenaran,” ungkapnya.
Habib Bahar mengaku bahwa dirinya tak pernah diekspos ketika sedang mengajar atau memberikan ceramah dengan bahasa yang lembut. Menurutnya, orang hanya menilai dirinya sebagai sosok radikal dan arogan.
Baca Juga: Kasus Suap Rahmat Effendi, KPK Panggil Sekdis Ketenagakerjaan hingga Pejabat RSUD Kota Bekasi
“Ketika saya sedang bahas akhlak dan adab, tak ada yang masukin. Jadi, orang hanya tahu bahwa Bahar bin Smith radikal, arogan, dan intoleran,” akunya.
Kendati demikian, Habib Bahar mengaku tak mempermasalahkan citra buruk yang diberikan pada dirinya.
“Terserah saja mau bilang apa, saya tak pernah peduli,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kasus Suap Rahmat Effendi, KPK Panggil Sekdis Ketenagakerjaan hingga Pejabat RSUD Kota Bekasi
-
101 Lokasi Rukyatul Hilal di Indonesia untuk Penentuan Awal Ramadhan 1443 Hijriah
-
Jadi Tahanan Kota Kasus Kredit Macet Bank Sumsel Babel, Hakim Pertanyakan Rekam Medis Terdakwa Aran Haryadi
-
Jadwal Swiss Open 2022 Hari Ini: Jojo hingga Anthony Ginting Berebut Tiket Semifinal
-
Catat! Ini Jadwal Kapal dari Bontang Tujuan Sulsel Jelang Ramadan
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
36 Jam Blokade AS, Laksamana CENTCOM Yakin Ekonomi Iran Mulai Lumpuh Perlahan
-
Pramono Tegur Keras Kasus Foto AI PPSU Kalisari: Jangan Lagi Kerja Asal Senangkan Atasan
-
SBY Soroti Risiko Ekonomi Dunia, Ekonom UMBY Ungkap Pertanda Sudah Muncul di Indonesia
-
Pusat Komando Militer: Tidak Ada Kapal yang Berhasil Melewati Blokade AS ke Pelabuhan Iran
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan