Suara.com - Menkominfo sebelumnya mengusulkan agar Pemilu 2024 dilakukan dengan internet atau sistem e-voting. Namun, usulan ini rupanya mendapatkan penolakan dari Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahteta (PKS).
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ketua DPP PKS sekaligus Anggota DPR, Mardani Ali Sera mengkritik usulan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan e-voting.
Menurutnya, cara itu sangat melompat bagi sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ia mencontohkan banyak negara menerapkan e-voting dalam pemilihan umum, tetapi akhirnya kembali ke cara manual.
"Usulan yang melompat. Kita melihat negara-negara yang e-voting beberapa kembali ke manual," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (24/3 2022).
Alasan lainnya, legislator PKS daerah pemilihan DKI Jakarta ini menjelaskan Indonesia menganut budaya gotong royong dan berkumpul bersama. Artinya, sistem itu bisa mengancam kepercayaan publik.
Mardani pun menyebut jika situasi itu terjadi, maka bisa berbahaya dan akan menjadi masalah tersendiri.
"Tanpa dukungan publik yang memadai, bisa berbahaya urusan e-voting," ucapnya.
Mardani lantas menyarankan agar penyelenggaraan pemilu sebaiknya menggunakan e-rekap, sehingga bisa menjaga kepercayaan publik. Ia meyakini mekanisme tersebut bisa dijaga secara bersama.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengusulkan pemungutan suara pada Pemilu 2024 diselenggarakan melalui e-voting.
Baca Juga: Bawaslu Bali Minta Kabupaten/Kota Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilu 2024
Dia berpendapat, pemungutan suara melalui e-voting di Indonesia sangat mungkin dilakukan. Apalagi, sudah banyak negara yang sudah menerapkan cara itu.
Lebih lanjut, Johnny mengatakan penggunaan teknologi digital lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan Pemilu, alih-alih manual.
"Pengadopsian teknologi digital dalam Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” jelas Johnny.
Berita Terkait
-
Bawaslu Bali Minta Kabupaten/Kota Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilu 2024
-
Usai Rekrut Eks Komisioner KPU Jadi Anak Buah, Hary Tanoe Tak Ingin Perindo Hanya Jadi Partai Pengikut
-
Demokrat: Menteri-menteri Harus Fokus Bantu Jokowi, Bukan Malah Manfaatkan Jabatan untuk Nyapres
-
PWNU Jatim Tegas Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
-
Puan Maharani Berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024? Ini Kata Pengamat
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung