Suara.com - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, menyatakan siap membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk produk lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Pelaksana tugas Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan alokasi belanja bagi produk lokal dapat meningkatkan bisnis pengusaha lokal dan menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Menurut Presiden, jika APBN, APBD dan anggaran BUMN difokuskan untuk belanja barang buatan lokal, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri," katanya dalam keterangan pers di Bandung, Jawa Barat, hari ini.
Menurutnya, upaya mendorong ekonomi agar lebih meningkat merupakan prioritas ketika pandemi COVID-19 telah berubah status menjadi endemi.
Selama masa pandemi COVID-19, lanjutnya, ekonomi mengalami keterpurukan. Hal tersebut, kata dia, bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lainnya.
"Semoga dengan diaplikasikannya hal itu dapat mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi di Indonesia," kata Yana.
Menurutnya, Pemkot Bandung telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi. Satgas ini terdiri atas ketua pelaksana harian, wakil ketua pelaksana harian, sekretaris, beserta 11 kelompok kerja (pokja) yang saling bersinergi untuk memulihkan ekonomi Kota Bandung.
Pokja ini menurutnya melakukan upaya terintegrasi dalam pemulihan ekonomi di Kota Bandung, seperti program sertifikasi halal, uji mutu dan business matching yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan 40 persen APBN, APBD, serta anggaran BUMN untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri.
"Tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen," kata Presiden Joko Widodo di Bali, Jumat (25/3/2022). [Antara]
Berita Terkait
-
Menperin Minta Jemaah Haji Utamakan Produk Dalam Negeri: Dapat 2 Pahala
-
Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku
-
Kejari Bandung Jerat Wakil Wali Kota Erwin Sebagai Tersangka Penyalahgunaan Kewenangan Tahun 2025
-
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Daftar Jadi Calon Ketua Asprov PSSI Jabar
-
Kang Dedi Siapkan Kereta Kilat Pajajaran, Whoosh Bakal Ditinggalkan?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar