Pemkot Bandung Siap Belanjakan APBD untuk Produk Dalam Negeri Sesuai Keinginan Jokowi

Suara.com - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, menyatakan siap membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah  untuk produk lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Pelaksana tugas Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan alokasi belanja bagi produk lokal dapat meningkatkan bisnis pengusaha lokal dan menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Menurut Presiden, jika APBN, APBD dan anggaran BUMN difokuskan untuk belanja barang buatan lokal, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri," katanya dalam keterangan pers di Bandung, Jawa Barat, hari ini.

Menurutnya, upaya mendorong ekonomi agar lebih meningkat merupakan prioritas ketika pandemi COVID-19 telah berubah status menjadi endemi.

Selama masa pandemi COVID-19, lanjutnya, ekonomi mengalami keterpurukan. Hal tersebut, kata dia, bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lainnya.

"Semoga dengan diaplikasikannya hal itu dapat mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi di Indonesia," kata Yana.

Menurutnya, Pemkot Bandung telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi. Satgas ini terdiri atas ketua pelaksana harian, wakil ketua pelaksana harian, sekretaris, beserta 11 kelompok kerja (pokja) yang saling bersinergi untuk memulihkan ekonomi Kota Bandung.

Pokja ini menurutnya melakukan upaya terintegrasi dalam pemulihan ekonomi di Kota Bandung, seperti program sertifikasi halal, uji mutu dan business matching yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan 40 persen APBN, APBD, serta anggaran BUMN untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri.

Baca Juga: Pemprov Kalbar Punya Rp 2,7 Triliyun Anggaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa, Kedepan akan Gunakan Produk dalam Negeri

"Tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen," kata Presiden Joko Widodo di Bali, Jumat (25/3/2022). [Antara]