Suara.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri. Pasalnya, ia merasa jengkel anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet menilai bahwa sikap yang ditunjukkan presiden tersebut adalah bentuk frustasi atau ketidakmampuannya dalam mengelola negara.
Slamet mengatakan, terkait persoalan impor tersebut adalah hal yang wajar. Bahkan sejak Jokowi 7 tahun berkuasa, sehingga menurutnya presiden tak perlu lagi gimmick terkejut.
"Salah satu yang dipersoalkan Jokowi adalah alat-alat pertanian yang tidak memiliki teknologi tinggi, namun tetap saja didatangkan melalui impor," kata Slamet dikutip Suara.com dari laman resmi fraksi PKS DPR RI, Senin (28/3/2022).
Slamet menyampaikan, seharusnya Jokowi mempertanyakan ke diri sendiri soal berapa anggaran riset dan pengembangan teknologi yang sudah digelontorkan pemerintah untuk mengahasilkan teknolohi aplikatif.
Ia pun kemudian membeberkan data, sejak 2015 anggaran Kementerian Pertanian terus mengalami penurunan mulai dari Rp 30 triliun hingga tahun 2022 turun menjadi Rp 15 triliun yang hanya sekitar 5 persen anggarannya dialokasikan untuk riset dan pengembangan.
Pemanfaatan inovasi yang dihasilkan oleh litbang pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi dianggap kurang. Sehingga Indonesia dibanjiri produk impor dengan teknologi negara lain.
"Padahal teknologi negara lain serupa dengan hasil riset yang dikembangkan perguruan tinggi, litbang pemerintah ataupun swasta di Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Slamet menilai Jokowi seharusnya tak perlu kaget membuat gimmick. Pasalnya memang banyak produk yang beredar di Indonesia merupakan produk impor.
Baca Juga: Pengadaan Barang Andalkan Impor, Ketua KPK: Saya Mengerti Arti Kemarahan Presiden Jokowi
"Jadi tidak mengherankan banyak produk teknologi pertanian yang beredar di Indonesia adalah produk impor karena memang kebijakan liberalisasi perdagangan ini semakin terbuka lebar akibat kebijakan pemerintah sendiri. Sehingga tidak perlu presiden membuat gimmick seolah-olah kesal dengan impor tapi di sisi yang lain kebijakannya sangat pro terhadap impor baik teknologi maupun komoditas pertanian," tuturnya.
Ancaman Presiden
Diketahui, Jokowi tidak segan memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri. Pasalnya, ia merasa jengkel anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.
Pemerintah memang mengalokasikan Rp 400 triliun anggaran belanja untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk 2022. Akan tetapi, Jokowi mengecek baru digunakan senilai Rp 214 triliun saja.
Ia lantas menyinggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang baru menggunakan Rp 2 triliun. Padahal anggaran yang diterimanya itu sekitar Rp 29 triliun.
Itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Berita Terkait
-
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Sekjen PDIP: Nggak Perlu Dipusingkan
-
Diminta Mundur Setelah Menikahi Adik Jokowi, Ini Jawaban Tegas Ketua MK Anwar Usman
-
Jalani Akhir Pekan di Yogyakarta, Jokowi Ajak Cucu Naik Delman: Hari yang Menyenangkan
-
Soal Wacana Reshuffle, PDIP Sindir Menteri yang Punya Ambisi Nyapres, Siapa?
-
Isu Reshuffle Kabinet, FITRA Minta Jokowi Evaluasi Menteri Sektor Pangan Berkinerja Buruk
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
KPK Ungkap Dugaan Permintaan Opini WTP oleh Bupati PALI, Ada Nama Anggota BPK RI
-
Kapal Tanzania MV Ocean Porter Tertangkap di Riau, Angkut 2,6 Ton Sabu Cair dan Rokok China
-
Kapolri Terjun Langsung ke Lokasi Gempa NTT, Boni Hargens Sebut Polri Garda Terdepan Kemanusiaan
-
BRI Turut Berperan Aktif Dalam Percepat Pemulihan Gempa NTT Lewat Posko Logistik BRI Peduli
-
Video Penjemputan Tiga Orang yang Diduga Pejabat Disdik Lubuklinggau Viral, Ada Apa?
-
BRI Tinjau Posko BRI Peduli dan Dapur Umum Untuk Korban Gempa NTT
-
BRI Perluas Dukungan Pascagempa NTT, Tiga Posko Logistik dan Dapur Umum Disiapkan
-
Bantu Warga Terdampak Gempa NTT, BRI Bangun Tiga Posko Logistik dan Dapur Umum
-
Kanker Paru Masih Mematikan, Navigasi Pasien Dibutuhkan untuk Pangkas Waktu Pengobatan
-
Percepat Pemulihan Pascagempa NTT, BRI Peduli Siapkan Posko Logistik dan Dapur Umum