Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah untuk dapat bekerja keras memperbaiki ekosistem usaha demi mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi raja di marketplace. Salah satu yang ia minta ialah tidak ada lagi perizinan membuka usaha yang dipersulit.
Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Senin (28/3/2022).
"Perizinan-perizinan harus terus dipermudah, akses terhadap permodalan harus terus diperluas, inovasi dan teknologi harus terus diperkuat dan produk UMKM kita harus terus semakin kreatif dan menarik," kata Jokowi dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya manusia (SDM) UMKM. Itu bisa dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, mengenalkan serta memanfaatkan teknologi produksi maupun tekonologi digital yang bermanfaat bagi pengembangan usaha.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga ingin adanya peningkatan pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat. Menurutnya Indonesia harus memiliki basis data tunggal UMKM yang bisa menavigasi pengembangan UMKM supaya lebih fokus.
"Agar lebih terarah dan berkelanjutan dan membawa pelaku usaha kecil generasi maju dan sejahtera," ujarnya.
Permintaan Jokowi tersebut tidak terlepas dari adanya peluang bagi UMKM di tengah derasnya arus digitalisasi. Momentum tersebut dinilainya mesti dimanfaatkan untuk mendorong percepatan transformasi digital.
"Memiliki kemampuan yang baik untuk memanfaatkan teknologi digital, lebih banyak mengisi marketplace, menjadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global agar UMKM kita segera naik kelas," ucapnya.
"Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Kita harus membanjiri marketplace, UMKM koperasi harus membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita."
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Paling Layak Jadi Presiden 2024 Gantikan Jokowi
Berita Terkait
-
Jokowi Marah Lembaga Negara Pakai Barang Impor, Langsung Disenggol soal Esemka: Pakai Dulu Lah Jadi Mobil Dinas
-
Momen Kikuk Prabowo Depan Jokowi Gegara Kopiah Dan Topi, Warganet: Mereka Aja Adem, Kok Pemilihnya Pada Berantem
-
Jokowi Marah Indonesia Kebanjiran Barang Impor, PKS: 7 Tahun Berkuasa, Presiden Nggak Usah Gimmick!
-
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Sekjen PDIP: Nggak Perlu Dipusingkan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar