48,7 M Jadi Trending Topic, Warganet: Diam Tertidur, Bergerak Minta Gorden

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengalokasikan anggaran mencapai Rp 48,7 miliar untuk mengganti gorden dan blind. Angkanya yang fantastis dan terkesan tak wajar langsung menjadi sorotan publik.

48,7 M lantas menjadi trending topic Twitter pada Senin (28/03/2022). Lebih dari 2 ribu cuitan membicarakan anggaran gorden DPR RI itu. Warganet dibuat heran dengan anggaran gorden yang fantastis bersumber dari APBN 2022 ini.

"Ada berita seliweran di media, rakyat diminta patungan pembangunan ibu kota baru, tapi dana APBN sebesar 48,7 M dikeluarkan hanya untuk membeli gorden," tulis warganet.

"Apakah konsep-konsep dasar wakil rakyat seperti itu?" sambungnya.

"48,7 M bisa kali buat bangun beberapa sekolah di pelosok negeri dan membangun listrik di area-area yang belum terpasang," ujar warganet.

Sejumlah warganet pun geram dan tak bisa menahan kekesalannya. Ada yang mengaku keputusan ini dapat berdampak pada masyarakat yang malas untuk membayar pajak.

"Yang kaya begini ini yang bikin masyarakat jadi males bayar pajak (emot tepok jidat)," keluh warganet.

"Diam tertidur, bergerak minta gorden 48,7 M," celetuk warganet.

"DPR sekalinya sadar malah anggarkan gorden 48,7 M. Mending tidur aja deh. Gak usah bangun," timpal lainnya.

Baca Juga: DPR Beli Gorden Rp 48,7 M, Rakyat Murka: Giliran Buat IKN Suruh Patungan Warga

Tak sedikit warganet yang melontarkan cuitan bernada sarkas menyindir para wakil rakyat itu.

"Namanya juga wakil rakyat, kita mau hidup mewah ya sudah diwakili," sindir warganet.

"DPR itu perlu gorden seharga 48,7 M demi kenyamanan dalam menjalankan kehidupan dan bekerja demi bangsa dan negara! Rakyat mana paham," sahut warganet lain.

"Sangat mewakili rakyat sekali yang ingin memiliki gorden senilai 48,7 M," singgung warganet yang cuitannya mendapat lebih dari 300 tanda suka.

Beberapa warganet membandingkan alokasi anggaran dengan mengungkit persoalan minyak goreng. Seperti diketahui, kasus mafia minyak goreng hingga kini belum menemukan titik terang.

"48,7 M kalau dibeliin minyak goreng, pasti seluruh rakyat Indonesia bosan makan gorengan," sahut warganet.

"Itu kalau 48,7 M dibuat pengadaan minyak goreng satu Jawa tenggelam dan licin semua tu #misale," celoteh warganet.

"48,7 M dialokasikan buat minyak goreng terus bagiin buat rakyat sabi kali yang terhormat tuan puan DPR," ujar warganet lain.

Terdapat pula sejumlah warganet yang menanggapi anggaran gorden DPR RI dengan guyonan santai.

"48,7 M daripada buat beli gorden mending buat lamar ayang," kicau warganet.

"Pengen gitu bengong terus tiba-tiba dapet duit 48,7 M," ungkap warganet.

Melansir situs LPSE, proyek penggantian gorden DPR RI itu kini berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Proyek diikuti sebanyak 49 peserta tender.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut alasan penggantian gorden lantaran sudah sejak 2015, gorden di rumah dinas anggota DPR belum diganti.

Heboh Pembelian Gorden Rp 48,7 Miliar, Wakil Ketua DPR RI Buka Suara

Merespon kegaduhan yang muncul akibat alokasi anggaran yang fantastis untuk pembelian gorden tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara.

Ia menjelaskan ihwal anggaran DPR yang menganggarkan pembelian gorden senilai Rp 48,7 miliar. Ia mengatakan usulan itu datang dari Kesetjenan DPR RI.

Adapun usulan itu dikatakan Dasco merupakan usulan lama untuk pembelian gorden di rumah dinas DPR.

"Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Kendati menjadi usulan lama, namun pembelian gorden baru akan direalisasikan pada anggaran tahun ini. Sebab dikatakan Dasco pada anggaran-anggaran sebelumnya tidak mencukupi.

Menurutnya, Sekretaris Jenderal DPR RI mengusulkan pembelian itu atas dasar keluhan dari para anggota DPR itu sendiri.

"Karena anggaran yang tidak mencukupi kemarin-kemarin itu sehingga kemudian diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka, itu pun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini, tapi juga periode yang lalu," kata Dasco.