Suara.com - Rusia tidak akan mengirimkan gas ke Eropa secara gratis, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Senin (28/3/2022). Hal itu menjawab pertanyaan pada briefing harian di Moskow apa yang akan dilakukan Rusia jika Eropa menolak untuk membayar pengiriman gas dalam rubel, Peskov mendesak untuk "menyelesaikan masalah yang akan datang."
"Proses pengiriman sangat, sangat rumit, ini bukan membeli beberapa produk di toko -- Anda membeli dan membayar di kasir. Ini adalah pengiriman, pembayaran, dan neraca, ini adalah proses yang diperpanjang waktunya. Sekarang semua modalitas sudah tersedia. sedang dikerjakan antar departemen, dengan Gazprom.”
"Tetapi fakta bahwa kami tidak akan memasok gas secara gratis adalah tegas. Ini dapat dikatakan dengan kepastian yang mutlak. Dalam situasi kami, hampir tidak mungkin dan hampir tidak disarankan untuk terlibat dalam kegiatan amal pan-Eropa," sebut Peskov sebagaimana dilansir dari kantor berita Anadolu, Selasa (29/3/2022).
Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin menginstruksikan pemerintah, Bank Sentral, dan perusahaan Gazprom untuk beralih ke rubel pada 31 Maret untuk pembayaran pengiriman gas ke "negara-negara yang tidak bersahabat."
Pada 7 Maret, pemerintah Rusia mengeluarkan daftar negara yang "mengambil tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaan, dan warganya," mengacu pada sanksi ekonomi yang diberlakukan di tengah perang Rusia-Ukraina.
Menurut dekrit yang diterbitkan di situs pemerintah, daftar tersebut mencakup Albania, Andorra, Australia, Inggris Raya, termasuk Jersey, Anguilla, Kepulauan Virgin Britania Raya, Gibraltar, negara-negara anggota Uni Eropa (UE), Islandia, Kanada, Liechtenstein, Mikronesia, Monako, Selandia Baru, Norwegia, Korea Selatan, San Marino, Makedonia Utara, Singapura, AS, Taiwan, Ukraina, Montenegro, Swiss, dan Jepang.
AS dan sekutunya "secara langsung" mendeklarasikan "perang hibrida total" melawan Rusia, imbuh Lavrov.
"Barat tidak menyembunyikan tujuan konfrontasi ini, untuk menghancurkan ekonomi Rusia, merusak stabilitas politik domestik dan, pada akhirnya, secara signifikan melemahkan Rusia," lanjut dia.
Negara-negara Barat telah mencapai titik "bandit negara secara langsung," seperti melakukan penyitaan properti pribadi, dan penolakan kewajiban di bidang keuangan dan ekonomi, kata Lavrov.
Baca Juga: Negara-negara G7 Tolak Keras Bayar Gas Rusia Pakai Rubel
Perang Rusia-Ukraina, yang dimulai pada 24 Februari, telah menimbulkan kemarahan internasional di mana Uni Eropa, AS, dan Inggris menerapkan sanksi keuangan yang keras terhadap Moskow.
Setidaknya 1.119 warga sipil telah tewas di Ukraina dan 1.790 terluka, menurut perkiraan PBB, yang mana angka sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih tinggi.
Lebih dari 3,8 juta orang Ukraina juga telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, dengan jutaan lainnya mengungsi di dalam negeri, menurut badan pengungsi PBB.
Berita Terkait
-
Negara-negara G7 Tolak Keras Bayar Gas Rusia Pakai Rubel
-
Bos Chelsea Roman Abramovich Diduga Diracun Saat Perundingan Ukraina-Rusia
-
Mengenal Neo Nazi Nasionalis dan Alasan Rusia Serang Ukraina
-
Roman Abramovich Diduga Keracunan Setelah Pembicaraan Damai Rusia-Ukraina
-
Jadi Juru Runding Perdamaian Ukraina dengan Rusia, Roman Abramovich Diduga Diracun, Mata Merah dan Kulit Mengelupas
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN