Semua publikasi yang masuk dalam daftar itu ditandai sebagai badan atau lembaga yang berasal dari "agen asing" dan wajib menyerahkan laporan kegiatan mereka setiap enam bulan.
Lebih dari 100 media dan individu saat ini ada masuk dalam daftar tersebut, termasuk lembaga penyiaran publik Amerika Serikat, Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, serta Amnesty International, dan Human Rights Watch.
Novaya Gazeta tak beroperasi hingga perang di Ukraina selesai Novaya Gazeta, salah satu surat kabar independen terakhir Rusia yang tersisa, mengumumkan pada hari Senin (28/03) mereka menangguhkan publikasi "sampai akhir 'operasi khusus di wilayah Ukraina.'"
"Kami menangguhkan penerbitan surat kabar di situs web kami, jaringan media sosial, dan media cetak hingga berakhirnya 'operasi khusus di wilayah Ukraina'," surat kabar itu mengumumkan di situs webnya.
Dalam pesan terpisah kepada pembaca, Editor Dmitry Muratov dan wartawannya mengatakan, keputusan itu sulit diterima.
"Tidak ada pilihan lain," kata catatan itu. "Bagi kami, dan saya tahu, bagi Anda, ini adalah keputusan yang buruk dan sulit."
Regulator media pemerintah mengatakan, telah memberi Novaya Gazeta peringatan baru karena gagal mengidentifikasi dengan benar sebuah organisasi yang dianggap sebagai "agen asing" oleh pihak berwenang dalam publikasinya, menurut komentar di kantor berita Rusia.
Media independen di Rusia
Tekanan terhadap media liberal Rusia telah meningkat sejak Kremlin mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari lalu.
Baca Juga: Bagian dari Sanksi Ekonomi, Jepang Berlakukan Larangan Ekspor Produk Otomotif Mewah ke Rusia
Sebagian besar media arus utama dan organisasi yang dikendalikan negara, berpegang erat pada bahasa yang digunakan oleh Kremlin untuk menggambarkan konflik tersebut.
Wartawan Rusia dilarang menggunakan istilah-istilah seperti perang, invasi, dan serangan untuk menggambarkan apa yang terjadi di Ukraina, alih-alih diinstruksikan untuk menyebutnya sebagai "operasi militer khusus".
Tak hanya itu, Presiden Vladimir Putin baru-baru ini menandatangani undang-undang yang memperkenalkan hukuman penjara hingga 15 tahun kepada mereka yang menerbitkan berita "palsu" tentang perang Ukraina. ha/ (Reuters, AFP, AP)
Tag
Berita Terkait
-
Wawancara Debryna: Soroti Peran dan Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Industri Sains dan Teknologi
-
Debryna Dewi Lumanauw dan Harapan Adanya Kesetaraan Gender serta Kesetaraan Healthcare
-
Resmikan Kantor Biro Asia Pasifik di Jakarta, DW Pertegas Pentingnya Peran Kawasan
-
Direktur Jenderal DW Peter Limbourg dan Kepala Biro Georg Matthes Bicara Pentingnya Indonesia di Mata Eropa
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Mangkir Lagi, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Fitri Assiddikki di Kasus CSR BI-OJK
-
Disambut Riuh Mahasiswa, Wapres Gibran Buka Pintu Setwapres untuk Pendemo
-
Ada Indikasi Kuat Pelanggaran HAM dalam Program MBG
-
DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Anggaran dengan BGN, Ada Apa?
-
Dana Pendidikan Dikuras Buat MBG, Pemerintah Terancam Gugatan Ganti Rugi Triliunan!
-
Guru Keluhkan MBG Ganggu KBM, Pembagian Makanan hingga Ompreng Sita Waktu Belajar
-
Bukan Gerakan Makar, Aliansi Cipayung: Cara Aparat Memperlakukan Kami Seolah Kami Melakukan Kudeta
-
Apakah Harga Minyak Dunia Kembali Normal Setelah AS - Iran Damai?
-
Diplomasi Prabowo Gagal? Malaysia Lebih Unggul Ambil Peluang Ketimbang Indonesia
-
Istana Ungkap Strategi Kembalikan Kepercayaan Publik di Tengah Dinamika Nasional