Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan kritikan menohok soal Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendukung masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Refly awalnya membacakan berita soal Apdesi yang mendukung masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Ia pun tidak habis pikir dengan adanya manuver politik tersebut.
Refly secara menohok bertanya mengapa Apdesi tidak sekalian mendeklarasikan masa jabatan Presiden Jokowi untuk seumur hidup.
"Kenapa ya harus dipaksakan deklarasi seperti ini? Kenapa tidak sekalian saja deklarasi seumur hidup?" ujar Refly sambil tertawa video di akun YouTube miliknya.
Refly lantas melanjutkan dengan membaca berita dari salah satu media. Dalam berita itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut tidak memiliki keterlibatan dengan manuver tersebut.
Refly sendiri menyebut hal tersebut sebagai omong kosong. Walau begitu, ia mengatakan dirinya tetap menghormati aspirasi orang lain.
"Omong kosong rasanya ya, rasanya. Karena yang seperti ini kan biasanya menangkap momen juga," kata Refly.
Lebih lanjut, Refly memperingatkan jika gerakan tersebut berbahaya bagi Indonesia jika tidak dihentikan. Pasalnya, gaya mobilisasi ini akan berbenturan dengan masyarakat lain, yang menolak adanya wacana tiga periode atau pengunduran pemilu.
Ia turut mengungkap kemungkinan asal mula wacana masa jabatan presiden 3 periode muncul. Refly menyentil pihak istana yang dinilai ingin bermain api.
Baca Juga: Dukung Jokowi Tiga Periode: Dualisme Kepemimpinan Apdesi Terungkap
"Kenapa wacana tiga periode ini muncul? Ya sederhana, karena istana mau bermain api," ucap Refly harun.
Hal ini dikarenakan pihak istana dan Presiden Jokowi membiarkan wacana itu terus berhembus. Refly menyayangkan baik sang presiden ataupun pihak istana tidak tegas dalam menolak wacana masa jabatan kepala negara 3 periode.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa meneriakkan deklarasi Jokowi 3 periode pada Silaturahmi Nasional Desa 2022. Seruan itu mereka sampaikan di depan Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut yang hadir.
Ketua Umum APDESI versi Surtawijaya mengatakan, pihaknya mendukung Jokowi melanjutkan jabatannya karena semua tuntutan mereka telah dikabulkan. Apdesi pun berencana mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi 3 periode usai Lebaran Idulfitri.
“Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan,” ujarnya.
Alasan Apdesi mendukung masa jabatan 3 periode karena Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa. Apdesi pun menilai jika Presiden Jokowi benar-benar peduli dengan desa.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Terima PM Papua Nugini Di Istana Bogor, Teken Empat Kerja Sama
-
Heboh Teriakan Warga Ingin Presiden Jokowi Tiga Periode, Warganet: Itu di Jawa, Coba Ke Palembang, Pak?
-
Dibandingkan Era Soeharto, Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Lebih Buruk dari Orde Baru
-
Sambut PM Papua Nugini, Jokowi Ajak James Marape Tanam Pohon Cendana di Istana Bogor
-
APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Bappilu PDIP: Kalau Orangnya Mau Ya Boleh
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre