Suara.com - Direktorat Jenderal (Dirjen) Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lucia Rizka Andalusia, menyampaikan, jika Vaksin Merah Putih akan mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) antara Agustus atau September 2022.
Perkiraan tersebut berbeda dari yang sebelumnya disampaikan Badan POM. Badan pengawasan obat tersebut mengemukakan, jika Vaksin Merah Putih akan mendapatkan izin penggunaan darurat pada Juli 2022 mendatang.
"Kemudian kami juga mengalokasikan anggaran untuk vaksin merah putih yang rencananya akan dirilis EUA-nya sekitar bulan Agustus atau September," kata Rizka dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Panja Vaksin Komisi IX DPR RI, Kamis (31/3/2022).
Rizka menyampaikan hal tersebut, bersamaan ketika pemaparan soal rincian nilai vaksin Covid-19 tahun 2020-2022. Dalam paparannya tersebut, dijelaskan rencana pembayaran vaksin program 2022. Dari situ tertulis adanya carry over vaksin program 2021, rencana pengadaan vaksin 2022, dan vaksin Merah Putih.
Rincian rencana pembayaran vaksin program 2022 disebutkan dengan jumlah dosis sekitar 89 juta. Kemudian, untuk carry over vaksin 2021 sekitar 50 juta dosis, dan rencana pengadaan 2022 sekitar 38 juta dosis.
Ia juga menyampaikan, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk Vaksin Merah Putih sebesar Rp 1,6 triliun.
"Dan kami alokasikan vaksin Merah Putih sebesar Rp 1,6 triliun (dalam paparan Rp 1.679.161.188.643)," tuturnya.
Pernyataan BPOM
Sebelumnya, Vaksin Merah Putih Covid-19 buatan Indonesia kemungkinan akan mendapat izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan POM pada Juli 2022 mendatang.
Baca Juga: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tonggak Sejarah Riset dan Inovasi Indonesia
Setelah EUA diterbitkan, vaksin yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga bersama PT Biotis Pharmaceutical Indonesia itu, bisa segera diberikan kepada masyarakat.
Kepala Badan POM Penny Lukito mengatakan, pembuatan vaksin Merah Putih saat ini telah masuk tahap akhir fase tiga dengan uji klinik yang dilakukan kepada masyarakat.
"Jika berjalan sesuai timeline dan roadmap yang telah direncanakan serta hasil interim uji klinik fase I dan II yang memenuhi syarat, maka uji klinik fase III dapat dilanjutkan pada April 2022."
"Setelah itu apabila telah diperoleh hasil interim uji klinik fase III, maka dapat berproses untuk pengajuan persetujuan EUA dari Badan POM sekitar pertengahan Juli 2022," tutur Penny kepada Suara.com, Sabtu (12/2/2022).
Untuk menyiapkan hal tersebut, lanjut Penny, Badan POM tetap mengawal pemenuhan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dari fasilitas sarana produksi skala komersial yang disediakan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, terutama dalam penyiapan skala produksi untuk uji klinik fase III.
Rencananya, sertifikat CPOB skala komersial dapat diterbitkan pada April 2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO