Panglima TNI Diminta Hati-Hati Agenda Tersembunyi PKI Jika Diterima Jadi Prajurit TNI

Suara.com - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menilai kebijakan Panglima TNI Andika Perkasa mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk mendaftar jadi prajurit TNI adalah kebijakan politis.

Achmad mengatakan kebijakan berani Andika ini harus diwaspadai karena sangat rawan disusupi paham komunisme di tubuh TNI, sementara secara hak asasi manusia kebijakan tersebut dinilai sangat baik menghilangkan stigma negatif pada keturunan PKI.

"Hal tersebut sangat bernuansa politik karena Panglima-panglima sebelumnya tidak pernah mencetuskan ide seperti apa yang beliau sampaikan. Dan tentunya hal ini harus diwaspadai karena sangat rawan infiltrasi," kata Achmad dalam keterangannya, Minggu (3/4/2022).

Setiap prajurit TNI harus sumpah setia membela NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar, hal ini harus ditanamkan pada setiap keturunan PKI yang mendaftar.

Namun, menurutnya jika ada dendam dan ingin membawa ideologi komunisme atau marxisme maka harus ditindak tegas, sehingga perlu adanya screening yang lebih ketat lagi.

"Jadi bukan persoalan bobot dan bibitnya tapi isi otaknya. Jika mereka membawa dendam masa lalu dan berkeinginan untuk mengganti dasar negara dan menginfiltrasi TNI dengan hidden agenda maka ini harus diwaspadai dan diantisipasi," jelasnya.

Achmad menilai saat ini belum waktu yang tepat untuk memasukkan keturunan PKI ke dalam TNI, dia menyarankan negara mencoba mempekerjakan mereka sebagai ASN terlebih dahulu, bukan di militer.

"Musti di uji coba dulu untuk melihat keturunan PKI ini tidak membawa dendam dan tidak ada lagi muatan untuk infiltrasi ke berbagai organisasi. Jika sudah di screening dengan baik maka baru diperbolehkan mereka daftar menjadi anggota TNI," tutur Achmad.

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini membolehkan turunan anggota PKI untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.

Baca Juga: Komnas HAM: Tidak Boleh Tuduh Orang PKI Tanpa Proses Peradilan

Itu disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.