Suara.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyoroti juga adanya isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Mardani mempertanyakan kepada pemerintah soal ada tidaknya anggaran yang dipakai untuk memodali isu-isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal itu disampaikan Mardani dalam rapat kerja Komisi II dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab) hingga Kantor Staf Presiden (KSP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/4/2022).
"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," kata Mardani dalam rapat.
Mardani mengatakan, terkait dengan isunya biarkan menjadi ranah para elit partai politik untuk bersikap. Namun menurutnya, soal ada atau tidaknya anggaran negara dipakai untuk memuluskan isu perpanjangan presiden 3 periode, pemerintah perlu memberikan jawaban.
"Mohon jawaban dari ketiga pembantu utama presiden sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk 3 perriode pak Jokowi," tuturnya.
"Ini penting karena WhatApps-nya masuk terus nih mas Pram di sini, deklarasi di sini ada deklarasi. Saya yakin tidak ada kaitan dengan mitra utama kita di Komisi II," sambungnya.
Menjawab hal itu, Seskab Pramono Anung, mengatakan, tidak ada sama sekali anggaran untuk isu perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden juga menurutnya sudah memberikan jawaban atas isu perpanjangan masa jabatan 3 periode.
"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab maupun KSP mengenai hal ini sehingga demikian clear terhadap hal itu, Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur, saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," kata Pramono.
Berita Terkait
-
Amien Rais Soal Jokowi 3 Periode, Bandingkan Pakde dengan Bung Karno: Semi Komunisme, Kekuatan Islam akan Dipreteli
-
Menyoal Deklarasi Apdesi hingga Isu Jokowi 3 Periode, Mensesneg Pratikno-Moeldoko Habis-habisan Dicecar Komisi II DPR
-
Jika Jokowi 3 Periode, Amien Rais: Kebangkitan Komunis Jadi Hal Yang Pasti, Aba-aba Dari Beijing
-
Jokowi Sering Bilang Taat Konstitusi, Amien Rais: Jangan Percaya! Dulu Gubernur Katanya Fokus Di DKI, Tapi Nyapres Juga
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui