Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi dalam Kasus Kerangkeng Manusia, Polri: Tanpa Melihat Profesi Pasti Ditindak

Suara.com - Polri akan menindak pihak manapun yang terlibat dalam kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Mereka mengklaim tidak akan melihat latar belakang profesinya. 

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pernyataan ini merespons adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Polisi dan TNI dalam kasus kerangkeng manusia. Dia memastikan akan memproses semua pihak yang terlibat berdasar fakta hukum yang dimiliki.

"Apabila ada bukti-bukti baru dan nofum baru terkait menyangkut keterlibatan seseorang, tidak melihat profesinya, penyidik pasti akan melalukan tindakan. Tapi sesuai dengan fakta hukum yang dimiliki," kata Dedi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2022).

Berkenaan dengan itu, Dedi juga menyebut penyelidikan dan penyidikan kasus ini diawasi oleh Bareskrim Polri. Dia memastikan apabila ada penyidik yang 'bermain' dalam kasus ini akan dikenakan sanksi tegas.

"Kalau berani main main saksinya sudah sangat jelas. Bisa di sidang kode etik, sidang profesi, maupun bisa dipidana apabila terbukti melakukan pelanggaran pidana," katanya.

Tersangka Tidak Ditahan

Dalam perkara ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara telah menetapkan delapan orang tersangka. Tujuh di antara dijerat dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman 15 Tahun Penjara. Mereka yakni Dewa Perangin Angin putra dari Bupati Langkat non-aktif, HS, IS, TS, RG, JS, dan HG.

Sedangkan, dua tersangka lainnya selaku penampung dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman 15 tahun penjara. Mereka yakni SP dan TS.

Pada Jumat (25/3/2022) lalu, delapan tersangka telah menjalani pemeriksaan. Tujuh tersangka datang lebih dulu sejak siang. Sedangkan, Dewa Perangin Angin datang diam-diam pada malam hari.

Baca Juga: Keterlibatan Anggota TNI di Kasus Kerangkeng Manusia Langkat, Panglima TNI Janji Akan Menyelesaikan

Belakangan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menyampaikan bahwa penyidik memutuskan untuk tidak menahan para tersangka. Alasannya, para pelaku penyiksaan terhadap anak kerangkeng hingga menewaskan korban jiwa, korban cacat, trauma dan stress ini dinilai kooperatif. 

"Penyidik mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan," kata Tatan di Polda Sumatera Utara, Sabtu (26/3/2022) lalu.