Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai permintaan Presiden Jokowi agar kabinet tidak menyuarakan lagi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan hal yang logis.
Kekinian hanya tinggal menunggu sikap dan tindakan para menteri agar menurut dengan apa yang sudah dilarang Jokowi. Fadli berharap ke depan tidak ada lagi pembantu presiden yang sibuk bermanuver menunda Pemilu.
"Permintaan itu menurut saya logis, rasional, harus didukung sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri-menteri sibuk urusan penundaan pemilu karena itu bukan tupoksinya mereka," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/4/2022).
Menurut Fadli adanya larangan untuk para menteri itu sekaligus menegaskan bahwa Jokowi sendiri tidak ingin mendukung dua wacana tersebut.
Lagipula dikatakan Fadli selama ini memang tidak ada pernyataan resmi yang keluar dari mulut Presiden Jokowi bahwa dirinya mendukung wacana-wacana tersebut.
"Iya, artinya kan selama ini dari Pak Jokowi sendiri pernyataannya kan tidak ada yang meminta penundaan kan, itu yang saya tahu, dari menterinya yang meminta penundaan, kecuali dari beliau langsung, tetapi setahu saya tidak ada pernyataan dari Pak Jokowi itu," kata Fadli.
Dilarang Bicara Isu Penundaan Pemilu
Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Baca Juga: Kapan BLT Minyak Goreng Disalurkan? Jokowi Beri Jawaban Pasti
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.
Berita Terkait
-
Harga Pertamax Naik, Jokowi: Situasinya Memang Tidak Memungkinkan
-
Presiden Minta Menteri Setop Bicara Penundaan Pemilu, Joman: Jokowi Dikelilingi Oligarki Tapi Tetap Lugas Menolak
-
Kapan BLT Minyak Goreng Disalurkan? Jokowi Beri Jawaban Pasti
-
Pesan Jokowi Kepada Para Menteri: Beri Pernyataan Yang Berempati Kepada Rakyat
-
PPP: Larangan Jokowi ke Kabinet Menteri Tegaskan Wacana Tunda Pemilu Bukan dari Presiden
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi