Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk merumuskan kebijakan yang tepat, bergerak cepat di lapangan, dan memberikan pernyataan yang berempati kepada rakyat terkait dengan permasalahan ketersediaan bahan pokok.
"Sekali lagi merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan dan memberikan pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat," kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Presiden menjelaskan bahwa gejolak ekonomi global telah berdampak pada laju inflasi dan ketersediaan bahan-bahan pokok di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hal itu mengakibatkan permasalahan pada ketersediaan bahan pokok, seperti minyak goreng dan juga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertamax.
Presiden meminta jajaran menteri selalu hadir, kemudian memberikan solusi di tengah permasalahan yang membebani rakyat, seperti halnya saat harga pertamax terpaksa dinaikkan pada 1 April 2022.
“Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini, hati-hati. Kenapa Pertamax, diceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu, loh," ujar Jokowi.
Begitu juga dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Menurut Presiden, selama 4 bulan, tidak ada penjelasan apa pun mengenai sulitnya mendapatkan minyak goreng.
"Tidak ada statement (pernyataan), tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi?" tanya Presiden.
Presiden meminta kepada jajarannya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketersediaan dan harga bahan pokok, terutama saat ini sudah memasuki Ramadan dan menjelang Lebaran 2022.
"Tidak hanya urusan minyak goreng, dilihat satu per satu, urusan beras seperti apa, urusan kedelai seperti apa, gandum seperti apa, kalau kerja enggak detail, enggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya, hati-hati dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, enggak kerja," ujar Presiden.
Baca Juga: PPP: Larangan Jokowi ke Kabinet Menteri Tegaskan Wacana Tunda Pemilu Bukan dari Presiden
Ditegaskan pula bahwa kebijakan itu harus disampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan dengan empati.
Presiden mengingatkan jajaran pemerintah harus memiliki sense of crisis dalam memberikan pernyataan publik.
"Pernyataannya harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan rakyat, jangan sampai tidak dianggap oleh masyarakat, tidak melakukan apa-apa," kata Presiden Jokowi.
Berita Terkait
-
PPP: Larangan Jokowi ke Kabinet Menteri Tegaskan Wacana Tunda Pemilu Bukan dari Presiden
-
Alasan Harga Pertamax Naik Jadi Rp 12.500 Per Liter, Ini Penjelasan Presiden Jokowi
-
Puji Amien Rais, Pengamat Bongkar Skenario Jokowi Tiga Periode di Pilpres 2024
-
PKS Minta Jokowi Berani Hukum Menteri-menteri Termasuk Luhut jika Tetap Ngotot Suarakan Tunda Pemilu
-
Arus Mudik Tahun Ini Diprediksi Bakal Meledak, Jokowi: Hati-hati, Bisa Di Luar Perkiraan
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!