Presiden Larang Menteri Koar-koar Tunda Pemilu Cerminkan Jokowi Patuh Konstitusi, Tidak Bolehkan Jabat Tiga Periode

Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi NasDem Saan Mustopa menyatakan Presiden Jokowi sangat taat terhadap konstitusi yang mengikuti aturan pemilu diadakan lima tahun sekali dan masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode. 

Cerminan ketaatan Jokowi  terhadap konstitusi itu, menurut Saan, sudah tergambar dari perintah yang ditujukan Jokowi kepada menteri-menteri agar tidak lagi menyuarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Saya melihat bahwa Pak Jokowi sangat taat terhadap konstitusi ya. Artinya, ya Pak Jokowi menghargai konstitusi dan tetap bahwa yg namanya presiden-wakil presiden itu masa jabatannya dua periode," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Saan menilai, pernyataan Jokowi itupun sangat berdampak positif. Apalagi untuk mengakhiri wacana-wacana penundaan Pemilu yang sedari awal menyeret nama Jokowi itu sendiri.

Kekinian, Saan berharap yang sudah menjadi instruksi Jokowi dapat dipatuhi jajaran di kabinet. Menteri-menteri diharapkan tidak lagi berkoar-koar ihwal penundaan Pemilu.

"Jadi menurut saya itu hal yg sekali lagi positif dan mengakhiri semua polemik wacana terkait dengan soal penundaan pemilu maupun tiga periode jabatan presiden," kata Saan.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4/2022).

Baca Juga: Minta Jokowi Serius Minta Menteri Setop Bicara Penundaan Pemilu, Politisi Demokrat: Publik akan Monitor!

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.

Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.