Suara.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serius meminta pembantunya di kabinet agar tidak lagi berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya, rakyat akan terus memonitor dan mencermati secara seksama terkait keseriusan.
"Kita berharap pernyataan Pak Jokowi kali ini benar-benar serius, sehingga menghentikan segala kegaduhan politik yang terjadi dan pemerintah benar-benar fokus bekerja menunaikan segala janji di waktu yang tersisa ini," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Kamhar mengatakan, para pembantu presiden atau menteri-menteri harus sungguh-sungguh mematuhi perintah Jokowi tersebut yang meminta menghentikan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
"Kita berharap pernyataan ini sungguh-sungguh dan benar-benar dipatuhi para pembantunya untuk menghentikan wacana dan manuver-manuver politik, termasuk pengkondisian kelompok-kelompok tertentu untuk mendeklarasikan dan mengampanyekan wacana presdien tiga periode," ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat akan mengawasi keseriusan Jokowi tersebut.
Ia juga mengungkit pernyataan serupa yang pernah disampaikan pemerintah, namun wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden malah berkembang.
"Publik tentunya akan memonitor dan mencermati dengan seksama keseriusan dari pernyataan Presiden Jokowi ini, mengingat pernyataan serupa pernah disampaikannya pada tahun 2021 yang lalu," katanya.
"Bukannya surut wacana ini, sebaliknya makin kesini yang menyuarakan malah semakin terang-terangan adalah pembantu-pembantu terdekatnya. Tiga Ketum Parpol koalisi dan Menteri Investasi yang terbaca publik di bawah orkestrasi Menko Marves LBP," ujarnya.
Baca Juga: PAN Endus Ada Latar Belakang Politik di Balik Perintah Jokowi yang Tutup Pintu Penundaan Pemilu
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, ke depan tidak perlu lagi ada kontroversi. Apalagi, kekinian rakyat sedang kesusahan.
"Semakin kesini rakyat semakin susah akibat harga pangan dan berbagai kebutuhan lainnya yang melambung tinggi," katanya.
Untuk diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai, ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama
-
Tak Semua Penghijauan Berdampak Positif, Studi Ungkap Ancaman di Balik Penanaman Pohon Massal
-
Jejak Gelap Aep Saepudin: Sosok Pendiam di Rancaekek yang Jadi Broker Senpi Ilegal Ki Bedil
-
Esra Erkomay: Deteksi Dini Harus Jadi Budaya Agar Kanker di Indonesia Bukan Lagi Vonis Mati
-
Pramono Sebut Parpol Bisa Beli Nama Halte, NasDem Langsung Incar Naming Rights Gondangdia
-
Nekat Foto di Jalur Maut Sitinjau Lauik, Rombongan Arteria Dahlan Bikin Polisi Kena Getahnya!
-
Operasi Imigrasi Sapu Bersih, 346 WNA Diciduk dalam 5 Hari
-
Tolak 'War Tiket Haji', Maman DPR: Ibadah Bukan Ajang Kompetisi Klik Internet!
-
1,5 Tahun Menjabat, Kepercayaan Publik pada Prabowo Tembus 75,1 Persen, MBG Jadi Faktor Utama
-
Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Tembus 74,1 Persen, Program MBG Jadi Faktor Utama