Minta Jokowi Serius Minta Menteri Setop Bicara Penundaan Pemilu, Politisi Demokrat: Publik akan Monitor!

Suara.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serius meminta pembantunya di kabinet agar tidak lagi berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. 

Menurutnya, rakyat akan terus memonitor dan mencermati secara seksama terkait keseriusan. 

"Kita berharap pernyataan Pak Jokowi kali ini benar-benar serius, sehingga menghentikan segala kegaduhan politik yang terjadi dan pemerintah benar-benar fokus bekerja menunaikan segala janji di waktu yang tersisa ini," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (6/4/2022). 

Kamhar mengatakan, para pembantu presiden atau menteri-menteri harus sungguh-sungguh mematuhi perintah Jokowi tersebut yang meminta menghentikan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. 

"Kita berharap pernyataan ini sungguh-sungguh dan benar-benar dipatuhi para pembantunya untuk menghentikan wacana dan manuver-manuver politik, termasuk pengkondisian kelompok-kelompok tertentu untuk mendeklarasikan dan mengampanyekan wacana presdien tiga periode," ungkapnya. 

Menurutnya, masyarakat akan mengawasi keseriusan Jokowi tersebut.

Ia juga mengungkit pernyataan serupa yang pernah disampaikan pemerintah, namun wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden malah berkembang. 

"Publik tentunya akan memonitor dan mencermati dengan seksama keseriusan dari pernyataan Presiden Jokowi ini, mengingat pernyataan serupa pernah disampaikannya pada tahun 2021 yang lalu," katanya. 

"Bukannya surut wacana ini, sebaliknya makin kesini yang menyuarakan malah semakin terang-terangan adalah pembantu-pembantu terdekatnya. Tiga Ketum Parpol koalisi dan Menteri Investasi yang terbaca publik di bawah orkestrasi Menko Marves LBP," ujarnya. 

Baca Juga: PAN Endus Ada Latar Belakang Politik di Balik Perintah Jokowi yang Tutup Pintu Penundaan Pemilu

Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, ke depan tidak perlu lagi ada kontroversi. Apalagi, kekinian rakyat sedang kesusahan. 

"Semakin kesini rakyat semakin susah akibat harga pangan dan berbagai kebutuhan lainnya yang melambung tinggi," katanya. 

Untuk diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh menteri  di jajaran Kabinet Indonesia Maju tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. 

Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. 

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022). 

"Jangan sampai, ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi. 

Jokowi menegaskan kepada para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat.

Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global. 

Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi pun tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat di mana kini inflasinya mencapai 7,9 persen. 

Padahal, biasanya inflasi di Negeri Paman Sam itu berada di bawah 1 persen. Sedangkan, Uni Eropa juga mengalami kenaikan inflasi hingga 7,5 persen. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta kepada menteri di jajarannya untuk memiliki rasa sensitif atas apa yang tengah dirasakan oleh masyarakat saat ini.

Tak hanya itu, ia sempat menyentil para menteri yang tidak memberikan penjelasan penyebab naiknya harga minyak goreng maupun harga BBM salah satunya ialah Pertamax. 

"Tidak ada statemen, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi, yang kedua Pertamax, menterinya juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati," katanya. 

Lebih jauh, ia menginginkan, apabila ada kebijakan kenaikan harga seperti itu, para jajarannya senantiasa menerangkan penyebabnya kepada rakyat. Ia tidak mau kalau pemerintah malah dituding masyarakat tidak bekerja sama sekali.

"Kenapa pertamax (naik), diceritain dong pada rakyat. Ada empati kita gitu loh. (Ini) enggak ada... yang berkaitan dengan energi, enggak ada. Perlu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi," ujarnya.