Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (purn) Wiranto mengomentari soal wacana mahasiswa yang mau melakukan aksi besar-besaran. Meski klaim tidak melarang, namun Wiranto menilai lebih baik berbicara di dalam ruangannya.
Hal tersebut disampaikan Wiranto usai menerima Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara di kantornya, Jumat (8/4/2022).
"Ketimbang panas-panas di jalan lebih baik kita bicara di ruangan yang adem, ngomong bicara kira-kira bagaimana sih tapi pasti pemerintah akan mendengarkan pasti itu, ya, tidak mungkin tidak mendengarkan," kata Wiranto.
Karena bertepatan dengan bulan Ramadan, Wiranto menganggap alangkah baiknya lebih baik dikomunikasikan dengan baik. Kendati demikian, Wiranto menerangkan kalau tidak ada yang melarang demonstrasi. Hanya saja ia menekankan bahwa lebih baik segala aspirasi lebih baik untuk berkomunikasi.
"Tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo bukan melarang tapi kan kita berkomunikasi."
Sebelumnya, AMI telah menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2022) lalu. Adapun tuntutan aksi massa adalah menolak penundaan pemilu dan isu Jokowi tiga periode.
Perwakilan AMI, Bayu Satria Utomo mengatakan, penolakan penundaan Pemilu -- juga perpanjangan masa jabatan Presiden -- perlu disikapi. Tentunya, oleh Joko Widodo (Jokowi) selaku orang nomor satu di Indonesia.
"Penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden perlu disikapi langsung oleh Presiden sebagai pejabat tertinggi negara," kata Bayu saat dikonfirmasi, Senin (4/4/2022) hari ini.
Hingga kekinian, mahasiswa masih menunggu Jokowi untuk membuat pernyataan terbuka menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jika tidak, kata Bayu, mahasiswa mengancam akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar.
"Hal tersebut lah yang menjadi pernyataan sikap para mahasiswa yang turun ke jalan hingga sore menjelang malam hari," kata Bayu yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia tersebut.
Ultimatum Jokowi
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa memberi tenggat waktu selama dua hari agar Jokowi memberikan sikap. Dengan demikian, pada Minggu (3/4/2022), adalah waktu terakhir yang dinantikan oleh mahasiswa untuk menunggu jawaban dari Presiden.
Atas hal itu, AMI akan kembali akan turun ke jalan jika wacana penundaan Pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden digaungkan. Hanya saja, Bayu belum bisa memastikan kapan aksi unjuk rasa tersebut akan berlangsung.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Sudah Empat Kali Tunjukkan Ketidaktertarikan Perpanjang Jadi Tiga Periode, Wiranto: Kenapa Masih Ribut
-
Tanggapi Isu Jabatan Presiden Tiga Periode, Ketua Wantimpres Wiranto: Jawabannya Tidak Mungkin!
-
Terima BEM Nusantara, Ketua Wantimpres Wiranto Jelaskan Soal Isu Presiden Tiga Periode
-
Wiranto Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024 Tak akan Terjadi, Ini Alasannya
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?