Suara.com - Ketua DPR RI sekaligus politisi PDIP, Puan Maharani angkat berbicara mengenai elektabilitas dirinya yang rendah dalam survei. Menurutnya, itu disebabkan karena ia kurang narsis dalam melakukan pekerjaannya.
Hal ini diungkapkan Puan dalam wawancara yang diunggah pada kanal YouTube Narasi Newsroom, Jum'at (8/4/2022). Dalam video, ia merespons mengenai hasil survei mengenai kinerjanya yang dianggap kurang.
Menanggapi hal itu, putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri ini mengatakan ia kurang narsis dalam semua pekerjaan yang dilakukannya. Ia juga menilai hasil survei itu mungkin dipengaruhi karena tidak ada yang memberitakannya.
"Dalam semua kerja-kerja saya, mungkin saya kurang narsis kali ya atau banyak yang tidak mau memberitakan," kata Puan dikutip dari video wawancara Narasi, Minggu (10/4/2022).
Meski sering dibandingkan dengan pejabat lain, Puan mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia menilai pandangan setiap orang bisa berubah.
Puan juga menanggapi mengenai ramainya isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode. Situasi itu membuat banyak orang disebut mengandalkan Puan untuk mendorong PDIP agar menolak adanya penundaan Pemilu 2024 mendatang.
Mengenai hal itu, Puan menyampaikan ulang perkataan Jokowi, di mana presiden memang hanya sampai dua periode. Jika ada yang ingin menambah atau kemudian menunda, artinya orang itu menjerumuskan presiden.
Puan pun berterima kasih pada mereka yang mengandalkan dirinya. Ia mengatakan jika itu mungkin sebagai bentuk apresiasi. Namun, ia mengaku belum ada satu orang pun yang datang menemuinya secara langsung.
"Belum tahu, selama ini nggak ada yang dateng ke saya, nggak ada yang ngobrol sama saya," kata Puan merespon banyak orang yang mengandalkan dirinya agar PDIP setuju menolak penundaan pemilu.
Baca Juga: Terungkap! Ini Reaksi Prabowo Subianto Soal Survei Elektabilitas
Penolakan penundaan pemilu disebutkan oleh Puan tidak bisa direalisasikan karena beberapa alasan.
Di antaranya, itu karena di luar undang-undang rekonsistunsi, mekanisme tahapan pemilu sudah disepakati oleh pemerintah, DPR, dan KPU bahwa penyelenggaraannya akan dilakukan pada 14 Februari 2024.
Ia pun meminta masyarakat menghormati keputusan tersebut dan melaksanakan tahapan pemilu pada 2024.
"Jadi, hormati, hargai keputusan yang sudah kita ambil bersama. Kita laksanakan tahapan-tahapan pemilu sampai menuju 14 Februari 2024," ucap Puan.
Adapun pengakuan kurang narsis Puan ini juga dibanjiri oleh warganet yang kebanyakan nyiyir. Mereka menganggap hal tersebut bukanlah sebuah fakta.
"Bisa jadi kurang narsis, karna mungkin sudah jadi Kepribadian Narsisistik," tulis **a*** **ail****a.
Tag
Berita Terkait
-
Terungkap! Ini Reaksi Prabowo Subianto Soal Survei Elektabilitas
-
Mimpi Holding BUMN IDSurvey, Jadi Top Five Perusahaan Asia Pasifik
-
Tak Perlu Cemaskan Mahasiswa Demo Besar-besaran Senin Besok, Polda: Silakan Masyarakat Beraktivitas Seperti Biasa
-
Ruben Saerang: Nilai Konstitusi Lebih Mahal Dari Seorang Presiden Jokowi
-
Bisa Rugi Semua, Jenderal Andika Wanti-wanti Mahasiswa Tak Lakukan Ini Saat Demo
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini