Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum memastikan diri apakah bakal ikut mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 atau tidak.
AHY juga tidak memastikan ketika ditanya mengenai peluang Partai Demokrat di Pemilu 2024 saat ditanya awak media di sela-sela kunjungannya di Kota Cirebon, Jawa Barat.
Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu hanya memastikan bahwa ia dan Partai Demokrat tentunya akan mempersiapkan diri menjelang Pemilu 2024.
“Memang kepastian hanya milik Allah SWT. Tapi, tugas kita adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya tentunya ingin menjalankan amanah yang diberikan kepada saya ketika Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 yang lalu. Pemilik suara di seluruh Indonesia mengharapkan saya bisa memimpin PD dan bisa meningkatkan performance dan capaian dari pemilu sebelumnya,” kata AHY dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022),
AHY mengatakan bahwa setiap partai politik tentunya memiliki tujuan, tidak terkecuali Partai Demokrat. Tetapi untuk meyongsong Pilpres mendatang, diakui AHY, Partai Demokrat harus realistis, Partai Demokrat tidak mungkin menghadapi Pilpres seorang diri tanpa berkoalisi,
“Kalau ada peluang atau jalan terbuka, karena kami ingin mengikuti konstitusi. Tidak mungkin partai politik tidak punya tujuan atau pun objektif seperti itu. Partai Demokrat harus juga memiliki optimisme, tetapi juga realistis, karena kita tahu, untuk mengikuti Pilpres maka harus dipenuhi presidential threshold sebesar 20 persen. Artinya partai-partai harus berkoalisi dengan partai lainnya,” kata AHY.
Sementara itu untuk mendongkrak suara Partai Demokrat, AHY meminta seluruh kader untuk bisa meraih suara dari kalangan pemula. Salah satu caranya, yaitu memberikan pembelajaran politik kepada kalangan remaja dan milenial yang akan mendapatkan hak pilih pada tahun 2024 nanti.
"Kami juga akan memposisikan sebagai smart party, partai modern dan kontemporer," ujarnya.
Sedangkan untuk di wilayah Jawa Barat sendiri, AHY menargetkan Partai Demokrat bisa meraih kursi lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Ia berujar nantinya Partai Demokrat akan lebih banyak bersafari politik ke Jawa Barat agar bisa menyerap aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Bangun Koalisi buat Hadapi Pilpres 2024, AHY: Setiap Hari Kami Harus Ikhtiar
“Ada 50 juta penduduk dengan 35 juta hak pilih," imbuh AHY.
Berita Terkait
-
Ridwan Kamil Dapat Dukungan dari Forum Pemuda Mataram untuk Maju di Pilpres 2024
-
Ramai Perang Dukungan! Giliran Ridwan Kamil Didukung GNIJ Jadi Capres 2024
-
Belum Bicara Capres-Cawapres, PPP Ingin Lebih Intens Jalin Komunikasi Dengan Parpol Lain Terkait Pilpres 2024
-
Hasil Rapimnas PPP: Tunda Pembahasan Sosok Capres dan Cawapres 2024
-
Lembaga Analitis Bongkar Klaim Big Data Luhut, Jumlah Pengguna Medsos Tak Sampai 110 Juta?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar