Suara.com - Rusia diskors dari keanggotaan Dewan HAM PBB atas dugaan pelanggaran HAM di Bucha, Ukraina. Presiden Asian African Youth Government (AAYG) Respirator Saddam Al-Jihad menyatakan dukungan terhadap Rusia.
Saddam justru menyebut Amerika Serikat (AS) yang gencar melakukan pelanggaran kemanusiaan di berbagai negara di Timur Tengah. Begitu pula dengan Israel atas penjajahannya terhadap Palestina hingga saat ini.
"Amerika dan Israel juga harus dihukum total atas apa yang telah mereka lakukan sejauh ini. Berapa banyak orang yang menjadi korban ambisi ekonomi dan kekuasaan Amerika seperti di Irak, Suriah, dan Afghanistan. Berapa banyak orang Palestina yang meninggal dan mengungsi akibat pendudukan Israel," ujar Saddam seperti dikutip Senin (18/4/2022).
Saddam mengatakan, dikeluarkannya Rusia dari Dewan HAM PBB merupakan bentuk ketidakadilan. Menurut dia, Amerika dan sekutunya cenderung semakin menunjukkan ambisi hegemoni terhadap dunia.
"Ketika negara-negara seperti China dan Rusia bangkit bersaing di berbagai sektor, Amerika tidak terima. Perang antara Rusia dan Ukraina menjadi instrumen untuk menjatuhkan Rusia berupa sanksi ekonomi dan dikeluarkan dari Dewan HAM PBB," ucapnya.
Lebih lanjut, Saddam mengajak seluruh negara di Asia dan Afrika mengutamakan objektivitas dan keadilan dalam mengambil keputusan dalam rangka memperingati Konferensi Asia Afrika setiap tanggal 18-24 April. Saddam juga meminta negara lain yang terbukti melakukan kejahatan HAM seperti AS dan Israel diberikan sanksi.
"Pemerintah negara-negara di Asia dan Afrika harus membangun kolektivitas untuk memperjuangkan keadilan di dunia internasional sebagai Prinsip Dasasila Bandung. Bukan karena memenuhi kepentingan Amerika, maka yang salah dikatakan benar," kata Saddam.
"Kami sangat mendukung negara-negara yang menolak dan abstain dari kasus tersebut, termasuk Indonesia dalam penangguhan Rusia. Selamat memperingati hari Konferensi Asia Afrika," sambungnya.
Sebagai informasi, Rusia diskors dari keanggotaan Dewan HAM PBB setelah Majelis Umum beranggotakan 193 orang itu pada Kamis (7/4) memilih untuk mengadopsi resolusi yang digerakkan Amerika Serikat (AS). Resolusi berjudul 'Penangguhan hak keanggotaan Federasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia' itu diadopsi dengan 93 suara mendukung, 24 menentang dan 58 abstain, termasuk Indonesia.
Baca Juga: Amina Wadud: 'The Lady Imam' yang Perjuangkan Kesetaraan Gender dalam Islam
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak