Norman Lau warga negara Australia yang sudah tinggal di Shanghai selama hampir 20 tahun memiliki dua anak berusia 11 dan 14 tahun.
"
"Kemungkinan menjalani karantina, dan harus berpisah dari keluarga lebih menakutkan dibandingkan risiko terkena COVID itu sendiri," kata Norman.
"Menurutnya, banyak warga asing di sana yang merasakan kekhawatiran yang sama.
Australia menyampaikan kekhawatiran kepada pemerintah
Dalam rekaman video yang disiarkan lewat media sosial, Duta Besar Australia untuk ChinaGraham Fletcher mengatakan pemerintah Australia sudah menyampaikan keberatan mereka berkenaan dengan kebijakan karantina kepada pemerintah China.
"Pemerintah China berusaha keras menurunkan jumlah kasus. Namun kita mengetahui bahwa lockdown dan pembatasan lain memiliki dampak besar bagi semua mereka yang tinggal di Shanghai," katanya.
"Bersama dengan pemerintah lain yang punya perwakilan di Shanghai, Australia sudah menyampaikan keprihatinan kami langsung kepada pemerintah China terkait akses ke makanan, layanan kesehatan atau ke bandara."
Sebagai bagian dari kebijakan lockdown, pemerintah setempat melarang warga keluar dari apartemen untuk membeli makanan atau melakukan kegiatan olahraga.
Duta besar Graham Fletcher juga menyampaikan keluhan soal fasilitas karantina, termasuk apakah keluarga akan dipisahkan.
Baca Juga: Kampanye Pemilu Australia: Salah Sebut Angka Hingga Kecelakaan
"
"Sama seperti yang lain, kami sudah menyampaikan langsung kepada pejabat China, tanpa selalu mendapat jawaban yang kami inginkan." katanya.
"Ender Waters yang memiliki dua kewarganegaraan, Australia dan Amerika Serikat, tiba di Shanghai bulan September 2020 setelah sebelumnya pernah menjalani lockdown beberapa kali selama enam bulan di Melbourne.
Menurut guru bahasa Inggris tersebut, perbedaan besar antara lockdown di Shanghai dan Melbourneselain di Shanghai lebih ketat, adalah masalah pasokan makanan.
"Hal tersebut tidak pernah terjadi di Melbourne, kita selalu bisa belanja ke toko dan mendapatkan makanan," katanya.
EnderWaters mengatakan dia dan banyak keluarga warga asing dari negara-negara Barat menandatangani petisi menentang pemisahan keluarga namun petisi itu sudah dilarang ditempel setelah hanya dua hari.
Berita Terkait
-
Putri KW Bidik Gelar Indonesia Masters 2026
-
Pati dan Madiun Tanpa Pemimpin Pasca OTT KPK, Kemendagri Ambil Langkah Darurat
-
Miliano Jonathans Jadi Pahlawan, Cetak Gol Debut Selamatkan Excelsior dari Kekalahan
-
Alwi Farhan Akui Belum Pulih Sepenuhnya, tapi Kondisi Fisik Fit Usai Singkirkan Ayush Shetty
-
Marseille vs Liverpool di Liga Champions: The Reds Menang Telak 3-0
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Pagi Ini Jakarta Dikepung Genangan Lagi, Layanan Mikrotrans Ambyar dan Lalu Lintas Cawang Lumpuh
-
BGN Luncurkan Mak Comblang Project, Petani Disambungkan Langsung ke Dapur MBG
-
Mekanisme dan Jadwal TKA 2026 untuk Syarat Jalur Prestasi SPMB 2026/2027
-
Intip Oleh-oleh Prabowo dari Kunjungan di London: Ada Capaian Investasi hinga Pendidikan?
-
Suara dari Swiss: Harapan Besar Diaspora di Balik Kehadiran Prabowo di Forum Davos
-
Indonesia Siapkan Perpres Kepatuhan HAM untuk Perusahaan, Bakal Jadi yang Pertama di ASEAN
-
Laporan Suara.com dari Swiss: Prabowo Siap Hadir di World Economic Forum 2026
-
Dari Kenaikan PBB hingga Uang di Dalam Karung: Puncak Drama Bupati Pati Sudewo
-
Pati dan Madiun Tanpa Pemimpin Pasca OTT KPK, Kemendagri Ambil Langkah Darurat
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC