Norman Lau warga negara Australia yang sudah tinggal di Shanghai selama hampir 20 tahun memiliki dua anak berusia 11 dan 14 tahun.
"
"Kemungkinan menjalani karantina, dan harus berpisah dari keluarga lebih menakutkan dibandingkan risiko terkena COVID itu sendiri," kata Norman.
"Menurutnya, banyak warga asing di sana yang merasakan kekhawatiran yang sama.
Australia menyampaikan kekhawatiran kepada pemerintah
Dalam rekaman video yang disiarkan lewat media sosial, Duta Besar Australia untuk ChinaGraham Fletcher mengatakan pemerintah Australia sudah menyampaikan keberatan mereka berkenaan dengan kebijakan karantina kepada pemerintah China.
"Pemerintah China berusaha keras menurunkan jumlah kasus. Namun kita mengetahui bahwa lockdown dan pembatasan lain memiliki dampak besar bagi semua mereka yang tinggal di Shanghai," katanya.
"Bersama dengan pemerintah lain yang punya perwakilan di Shanghai, Australia sudah menyampaikan keprihatinan kami langsung kepada pemerintah China terkait akses ke makanan, layanan kesehatan atau ke bandara."
Sebagai bagian dari kebijakan lockdown, pemerintah setempat melarang warga keluar dari apartemen untuk membeli makanan atau melakukan kegiatan olahraga.
Duta besar Graham Fletcher juga menyampaikan keluhan soal fasilitas karantina, termasuk apakah keluarga akan dipisahkan.
Baca Juga: Kampanye Pemilu Australia: Salah Sebut Angka Hingga Kecelakaan
"
"Sama seperti yang lain, kami sudah menyampaikan langsung kepada pejabat China, tanpa selalu mendapat jawaban yang kami inginkan." katanya.
"Ender Waters yang memiliki dua kewarganegaraan, Australia dan Amerika Serikat, tiba di Shanghai bulan September 2020 setelah sebelumnya pernah menjalani lockdown beberapa kali selama enam bulan di Melbourne.
Menurut guru bahasa Inggris tersebut, perbedaan besar antara lockdown di Shanghai dan Melbourneselain di Shanghai lebih ketat, adalah masalah pasokan makanan.
"Hal tersebut tidak pernah terjadi di Melbourne, kita selalu bisa belanja ke toko dan mendapatkan makanan," katanya.
EnderWaters mengatakan dia dan banyak keluarga warga asing dari negara-negara Barat menandatangani petisi menentang pemisahan keluarga namun petisi itu sudah dilarang ditempel setelah hanya dua hari.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
Terkini
-
Tragis! Bayi Kembar Jadi Korban Kekejaman Pemukim Israel di Tepi Barat Palestina
-
PKB: Usul KPK Soal Capres-Cawapres Wajib Kader Partai 'Pikiran Menarik'
-
Mengenal Amal Khalil, Jurnalis Pemberani yang Dibunuh Israel di Lebanon
-
Pungli Berjamaah di Dinas ESDM Jatim: 19 Pegawai Kembalikan Duit 'Panas' Rp707 Juta ke Jaksa
-
Pria Yahudi Ditangkap karena Pakai Kippah Bergambar Bendera Israel dan Palestina
-
Berlabel Pupuk! Polisi Sita 1,9 Ton Sianida Asal Filipina dari Kapal yang Kandas di Gorontalo
-
Tentara Khusus AS Ditangkap Usai Skandal Tahuran Rp 6,9 Miliar dalam Penangkapan Presiden Maduro
-
Italia Respon Usulan Gantikan Iran di Piala Dunia 2026
-
Kenapa Indonesia Tidak Bisa Pungut Tarif di Selat Malaka, Akal-akalan Malaysia atau Tabrak Hukum?
-
263 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan, Terbanyak Asal Riau!