Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menargetkan harus ada 25 persen perempuan yang memimpin perusahaan pelat merah di akhir 2023. Target ini disebut Erick sudah tidak bisa dinegosiasi lagi.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Erick Thohir mengatakan target itu tidak boleh dikurangi, dan wajib tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan kementeriannya.
Erick juga mencontohkan salah satu perusahaan BUMN, BRI yang telah mencapai 23 persen pemimpin perempuan. Menurutnya, angka itu bisa terus ditingkatkan hingga 25 persen sampai batas akhir tahun 2023.
"Dari kementerian bahwa harus tecapai target 25 persen pimpinan wanita di BUMN, itu sesuai targetnya di tahun 2023," ujar Erick kepada wartawan usai acara BRI WOMAN Wonderful and Magnificent 2022, Kamis (21/4/2022).
"Walaupun targetnya akhir 2023, sekarang di BRI saja sudah 23 persen perempuan. Ini keberpihakan yang harus dijalankan. Tidak ada negosiasi," lanjutnya.
Menurutnya, kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan perusahaan BUMN terhadap kaum perempuan. Ia menyoroti sedikitnya jajaran direksi perempuan di perusahaan pelat merah.
"Kita tidak tanggung-tanggung. Bagaimana contoh keberpihakan sekarang berapa banyak Dirut perempuan, berapa banyak jajaran direksi perempuan? Tadi Pak Sunarso bilang di BRI saja (posisi) BOD-1," kata Erick.
Terlepas dari itu, Erick menyebut kebijakan itu bukan sebagai bentuk untuk mendikte perusahaan BUMN. Ia menyebut hal ini bisa diwujudkan dengan memberikan wewenang kepada Forum Human Capital Indonesia BUMN, yang diketuai oleh sosok perempuan.
"Kita hanya policy (aturan), karena itu kita (menggunakan) sistem mirroring, (layaknya kaca), berhadapan," jelasnya.
Baca Juga: Agar Makin Seru dan Berkesan, Ini 5 Cara Memperingati Hari Kartini
"Di mana forum human capital yang terdiri dari para direksi BUMN, harus meningkatkan kapabilitas di BUMN-BUMN nya dengan training-training. Ada training CFO, ada training CEO, ada training komisaris," lanjutnya.
Terakhir, Erick menegaskan dirinya berkomitmen mendorong target ini tercapai di BUMN. Tentunya langkah ini dibantu oleh Alexandra Askandar, selaku pimpinan FHCI BUMN.
"Kita lakukan itu dan pimpinannya siapa? Ibu Alexandra, perempuan. Itu kita dorong. Nah program-programnya banyak sekali," ungkap Erick.
"Yang memang masing-masing daripada BUMN melakukan tadi kegiatannya yang mereka lakukan, tetapi tentu targetnya (perlu dicapai)," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Agar Makin Seru dan Berkesan, Ini 5 Cara Memperingati Hari Kartini
-
Lapas Perempuan Bandar Lampung Dirazia, Ini Benda Terlarang yang Ditemukan Petugas
-
Beban Ganda Perempuan Pengaruhi Kondisi Kesehatan Mental, Begini Cara Mengatasinya
-
Terungkap, Ternyata Ini Alasan Perempuan Indonesia Pilih Jadi Wirausaha
-
Peringati Hari Kartini di Museum Kebangkitan Nasional
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
Terkini
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!