Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi jika Pemilu 2024 ditunda.
Keinginan itu pula yang kemudian mendasari segelintir pihak untuk mengusulkan wacana penundaan pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Pasti ada oknum yang ingin, seperti ya yang menerima manfaat besar dari situasi ditunda," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Tidak ingin hal itu terjadi, Fadli meminta Presiden Jokowi untuk benar-benar menertibkan orang-orang di sekelilingnya yang masih nekat mewacanakan penundaan Pemilu.
Penertiban itu harus dilakukan, mengingat Jokowi sendiri sebelumnya sudah melarang kabinet membicarakan isu tersebut.
Ditambah lagi, Jokowi yang telah menegaskan penyelenggaraan Pemilu tetap sesuai jadwal yang telah disepakati pemerintah dan DPR, yaitu 14 Februari 2024.
"Itu yang harus ditertibkan oleh presiden sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, wacana penundaan pemilu sempat santer tersiar setelah beberapa ketua umum partai politik menyuarakan adanya penundaan Pemilu 2024 mendatang.
Wacana tersebut kemudian semakin melebar dengan wacana perpanjang masa jabatan presiden. Polemik tersebut kemudian meruncing dengan adanya beberapa aksi demonstrasi pada 11 April lalu.
Baca Juga: Sentil Pejabat Tersangka Kasus Migor, Fadli Zon: Kalau di Luar Negeri Sudah Mundur
Berita Terkait
-
Sentil Pejabat Tersangka Kasus Migor, Fadli Zon: Kalau di Luar Negeri Sudah Mundur
-
Mahasiswa hingga Buruh Geruduk DPR Hari Ini, Fadli Zon: Bagus-Bagus Saja, Biarkan Mereka Bersuara, Jangan Disusupi
-
Fadli Zon: Presiden Harusnya Cari Orang Lagi yang Lebih Cocok jadi Mendag, Kalau Dipertahankan Merugikan
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Misteri Foto Detik-Detik Eksekusi Letkol Untung, Bagaimana Bisa Dimiliki AFP?
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar
-
Apresiasi Mendagri untuk Komisi II atas Dukungan terhadap Program Kinerja Kemendagri 2026
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
Nasib 16 Calon Hakim Agung Ditentukan Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno
-
Bukan karena Isu Ijazah Palsu, KPU Beberkan Alasan Data Capres Dirahasiakan
-
Masih Sebatas Usulan, Menteri HAM Ternyata Belum Sampaikan ke DPR soal Lapangan Demo
-
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR