Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menilai Presiden Jokowi perlu mengganti menteri yang tidak bagus dalam kinerja dan malah meresahkan. Termasuk soal Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang anak buahnya, yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri terseret kasus dugaan suap izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Hal itu dinyatakan Fadli menanggapi pertanyaan perlu tidaknya kocok ulang menteri atau reshuffle di Kementerian Perdagangan.
"Ya menurut saya itu kan penilaian dari presiden. Kalau ada pembantu presiden yang dianggap tidak cakap di dalam bidangnya dan meresahkan, sebenarnya merugikan presiden sendiri, jadi harusnya presiden mencari orang yang pas yang lebih cocok, yang lebih profesional, yang bisa menangani hal ini," tutur Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Menurut Fadli apabila jabatan Lutfi sebagai Mendag masih dipertahankan justru akan berdampak negatif terhadap Jokowi.
"Ini baru minyak goreng, belum lagi komoditas lain ada lagi kedelai, bisa gula bisa yang lain-lain. Jadi saya kira ini merugikan presiden sendiri kalau dipertahankan," ujarnya.
Sebelumnya Fadli Zon menilai sebagai atasan, Mendag Lutfi seharusnya ikut bertanggung jawab secara moral atas perbuatan Dirjen Perdadangan Luar Negeri Kemendag, IWW.
Sebelumnya Dirjen Daglu sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) bersama tiga tersangka lainnya.
"Kan harusnya secara moral bertanggung jawab. Mendag harusnya secara moral bertanggung jawab dong ada dirjen yang kena," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Fadli lantas menyinggung sikap para pejabat di luar negeri yang dengan sigap mengundurkan diri apabila tersandung suatu masalah. Tetapi menurut dia, hal yang sama sepertinya tidak akan dilakukan oleh Mendag Lutfi.
"Kalau di luar negeri sih sudah mundur tapi kan kita di sini enggak ada istilah mundur gitu lho," ujarnya.
Sementara itu terkait polemik minyak goreng yang sempat mengalami kelangkaan dan kini harganya tinggi, Fadli mengatakan hal itu menunjukkan bahwa memang ada pihak yang menikmati dan memanfaatkam situasi demi mengeruk keuntungan pribadi dan segelintir kelompok.
"Jadi memang harus ditindak dengan tegas. Jadi kita apresiasi langkah dari jaksa agung dan sebaiknya dibuka rantainya. Rantai mafia minyak goreng ini karena kan disebut sendiri oleh menterinya gitu ya," ujar Fadli.
"Juga ditelusuri pihak-pihak yang terkait, apakah sampai di dirjen atau saya tidak tahu apakah menterinya juga ikut," tandas Fadli.
Berita Terkait
-
Kritik Pedas KPK dan Polisi dalam Kasus Dugaan Korupsi Minyak Goreng, Apa Peran Mereka?
-
Beda Jauh dengan SBY, MRP Ngaku Tak Pernah Ditemui Jokowi saat Kunjungi Papua: Semangat Blusukan Itu ke Mana?
-
Klarifikasi Aziz Yanuar Soal Rezim Ini Diprediksi Jadi Musuh Bersama di 2024
-
Jokowi Blusukan Bareng Prabowo di Surabaya, Politisi Gerindra Surabaya Ini Perasaannya 'Campur Aduk'
-
Profil 4 Tersangka Mafia Minyak Goreng: Anak Buah Jokowi hingga Bos Perusahaan Migor Bermerk
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026
-
DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus
-
Ahok Bongkar Rahasia Pertamina: Nego Minyak di Lapangan Golf, Lebih Murah dari Klub Malam
-
Mendes PDT: 29 Desa di Sumatra Hilang Akibat Banjir, Beberapa Berubah Jadi Sungai
-
Wamenkes Ungkap Kondisi Menyedihkan di Indonesia Akibat Kanker Serviks: 50 Persen Pasien Meninggal
-
Penghitungan Kerugian Negara Kasus Haji Tahap Final, KPK Bakal Tahan Gus Yaqut dan Gus Alex