Suara.com - Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi musuh bersama pada Pemilu 2024, bisa terjadi sebelum masa jabatannya berakhir.
Hal tersebut kata Herry bisa terjadi jika tak ada perbaikan di era pemerintahan Jokowi yang signifikan.
"Isu Jokowi jadi musuh bersama 2024, bisa terjadi jika sebelum dia lengser tak ada perbaikan besar-besaran yang berdampak signifikan," ujar Herry kepada Suara.com, Kamis (21/4/2022).
Sejauh ini, menurut Herry, semua elemen politik tengah membangun citra positif dengan menempatkan diri pada posisi prorakyat ketimbang prorezim.
"Misalnya saja kenaikan BBM dan PPN, kelangkaan dan mafia minyak goreng, hingga rasio utang yang cukup tinggi membuat sentimen publik ke Jokowi semakin minor," tutur Herry.
Belum lagi, lanjutnya, sentimen publik terkait permasalahan kepemimpinan nasional yang kerap berubah-ubah. Bahkan, kebijakannya kurang peka terhadap kondisi di masyarakat.
"Problem kepemimpinan nasional yang terlihat autopilot dengan beberapa kebijakan yang sering berubah-ubah, kontraproduktif serta kurang peka terhadap kondisi di masyarakat," kata dia.
Lebih lanjut, Herry menyebut, isu Jokowi menjadi musuh bersama di Pemilu 2024 sebagai strategi cek ombak untuk melihat reaksi masyarakat baik pendukung maupun oposisi terhadap Jokowi.
"Di sisi lain ini bentuk strategi tes ombak untuk melihat reaksi masyarakat dan besaran dukungan terhadap oposisi maupun pendukung Jokowi," tutur Herry.
Baca Juga: Saat Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Jokowi Bagi-bagi Bansos ke Pasar di Bogor
Sehingga kata Herry, isu tersebut diserahkan kepada masing-masing elemen politik. Yakni untuk menguatkan basis atau hanya untuk meraup suara swing voters.
"Semua ini kembali pada strategi masing-masing elemen politik untuk menguatkan basis atau sekedar meraup suara swing voters," katanya.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, memprediksi Rezim Joko Widodo maupun penerusnya berpotensi menjadi musuh bersama pada Pemilu 2024.
Hal itu lantaran pemerintahan saat ini mempertontonkan ketidakadilan hukum hingga ekonomi secara gamblang. Kalangan opisisi didorong solid dan bersatu sehingga muncul pemerintahan yang lebih baik pada 2024.
“Kita dihadapkan permasalahan penegakan hukum dan ekonomi, akan ada arah common enemy (musuh bersama),” ujar Aziz dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun, Rabu (20/4/2022).
Aziz menganalisis pihak rezim tak akan tinggal diam dengan potensi menguatnya gerakan opisisi jelang 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu