Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif tak mempermasalahkan jika paripurna soal interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan kembali dilanjutkan. Ia mempersilahkan jika ada anggota dewan yang ingin mengikuti rapat tersebut.
Paripurna interpelasi terhadap Anies saat ini masih diskors oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi karena sebanyak tujuh fraksi tidak ada dalam rapat tersebut. Prasetio rencananya bakal mencabut skors dan melanjutkannya setelah lebaran.
Syarif menyebut interpelasi merupakan hak masing-masing anggota dewan. Jika ada yang berubah pikiran dan datang pada paripurna itu, maka ia tak bisa melarang.
"Kalau ada yang mau seperti itu kan hak politik, kami enggak boleh juga ganggu," ujar Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (22/4/2022).
Kendati demikian, Syarif mengatakan pihaknya akan tetap menolak interpelasi. Fraksinya tidak akan hadir ketika skors dicabut dan rapat kembali digelar.
"Kami tetap pada pegangan pendirian kita semula tidak akan ikutan," tuturnya.
"Kami apresiasi saja tapi kami enggak ikutan. Silakan jalan."
Digelar Lagi Habis Lebaran
Sebelumnya, agenda paripurna soal interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang sempat tertunda berencana kembali dilanjutkan. Apalagi Badan Kehormatan (BK) memutuskan Ketua DPRD DKI tidak bersalah setelah mengadakan rapat tersebut.
Baca Juga: Ajak PDIP-PSI Akhiri Interpelasi Formula E, Syarif Gerindra: Sudahlah Cukup
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan akan kembali mengagendakan paripurna tersebut setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Ia mengaku tidak bisa mengadakannya dalam waktu dekat ini karena mepet dengan lebaran.
"Habis lebaran ya. Kalau sekarang kan mepet waktunya," ujar Prasetio saat dikonfirmasi, Senin (18/4/2022).
Namun, bukan berarti setelah lebaran interpelasi bisa langsung dilanjutkan. Ia juga masih menunggu setelah selesai masa libur mudik lebaran sampai sekitar 9 Mei nanti.
"Pokoknya ngikutin jadwal libur aja. Setelah 9 Mei ya. Di atas tanggal 9 Mei," tuturnya.
Meski hanya menunda paripurna interpelasi, Politisi PDIP ini menyebut masih ada mekanisme yang harus dijalankan untuk kembali melanjutkan rapat. Agenda pemanggilan terhadap Anies ini harus diajukan dan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah.
"Tetapi itu kan gue skors pada waktu itu, makanya nanti gue oke-in lagi mah langsung jalan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ajak PDIP-PSI Akhiri Interpelasi Formula E, Syarif Gerindra: Sudahlah Cukup
-
Ketua DPRD DKI: Interpelasi Anies Soal Formula E Diagendakan Setelah Lebaran
-
Interpelasi Bakal Digulirkan Lagi, Gerindra Tak Masalah Jika Ada Anggota Berubah Haluan
-
Fraksi PDIP Datangi Kantor Ketua DPRD DKI, Tagih Janji Gelar Lagi Interpelasi Anies Terkait Formula E
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara