Indonesia pada akhirnya mengutuk invasi tersebut dalam resolusi selanjutnya di PBB, sementara negara-negara seperti China dan India abstain, atau tidak menentukan sikap.
Namun, Indonesia abstain dalam pemungutan suara untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Kesempatan untuk membeli minyak murah mungkin menjadi salah satu faktor pendorong ambivalensi Indonesia atas Ukraina.
Selain itu, ada juga soal pembelian alat-alat militer Rusia telah menjual senjata kepada Indonesia senilai lebih dari $2,5 miliar selama 30 tahun terakhir, dan merupakan pemasok senjata terbesar di Asia Tenggara.
Sementara banyak negara telah memberlakukan sanksi, perusahaan minyak negara, Pertamina, sedang mempertimbangkan untuk membeli minyak mentah dari Rusia.
Pekan lalu di sidang parlemen, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan di tengah ketegangan geopolitik saat ini, Pertamina melihat "kesempatan untuk membeli dari Rusia dengan harga yang baik".
Secara politik tidak ada masalah selama perusahaan yang kita hadapi tidak terkena sanksi. Kita juga sudah membicarakan pengaturan pembayaran yang mungkin melalui India, kata Nicke Widyawati.
Membiarkan pintu terbuka untuk dialog
Sikap dan pernyataan Indonesia ini, menurut akademisi Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Muhadi Sugiyono, lebih frutiful dibanding condemning", atau bermanfaat dibanding mengutuk.
"Posisi kita yang bebas aktif itu harus seperti itu. Bahwa kita tidak menjadi bagian dari mayoritas, itu bukan masalah. Yang penting kita berpegang pada prinsip."
Baca Juga: Maudy Ayunda Jadi Sasaran Kritik Sebagai Jubir G20, Ini Pembelaan Kemenkominfo
"Di saat kita tidak ada di posisi yang hitam-putih itu lah, ruang-ruang untuk perdamaian bisa dibangun," tambahnya.
Namun, Evan Laksmana, peneliti senior di Pusat Asia dan Globalisasi di National University of Singapore, mengatakan Indonesia seharusnya sejak awalmengambil "sikap dan posisi yang lebih kuat,misalnya mengutuk invasi dan secara eksplisit menyebut Rusia".
Evan mengatakan menjadi "bebasdan aktif" juga berarti membela kepentingan Indonesia,termasuk di dalamnya prinsip-prinsip hukum internasional - tetapi itu pun tidak menghentikan Indonesiamengundang Putin.
Ketika ditanya tentang tuduhan kejahatan perang yang diduga dilakukan oleh pasukan Rusia di kota-kota dekat Kyiv, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan:"Itu adalah tuduhan dan oleh karena itu perlu diverifikasi oleh penyelidikan independen. Ini adalah proses yang akan kami dukung."
Romantisme masa lalu dengan Rusia
Sejarawan Bonnie Triyana mengatakan, kedekatan historis antara Indonesia dan bekas Uni Soviet, sejak tahun 1950-an, telah memengaruhi posisi Indonesia dalam krisis Ukraina sekarang.
Selain mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga menerima pinjaman lunak dari Uni Soviet sebesar 12,5 juta dolar AS untuk membangun arena dan stadion olahraga, gunamemenuhi ambisi Presiden Sukarno untuk menjadi tuan rumah Asian Games 1962.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
Terkini
-
Pria Yahudi Ditangkap karena Pakai Kippah Bergambar Bendera Israel dan Palestina
-
Berlabel Pupuk! Polisi Sita 1,9 Ton Sianida Asal Filipina dari Kapal yang Kandas di Gorontalo
-
Tentara Khusus AS Ditangkap Usai Skandal Tahuran Rp 6,9 Miliar dalam Penangkapan Presiden Maduro
-
Italia Respon Usulan Gantikan Iran di Piala Dunia 2026
-
Kenapa Indonesia Tidak Bisa Pungut Tarif di Selat Malaka, Akal-akalan Malaysia atau Tabrak Hukum?
-
263 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan, Terbanyak Asal Riau!
-
Wacana Tarif Purbaya, Menhan Malaysia Tegas: Tak Ada Negara Bisa Kuasai Selat Malaka!
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran