Suara.com - Ukraina berharap segera menjadi kandidat anggota Uni Eropa setidaknya pada Juni 2022.
Pada Senin (18/04), Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerahkan kuesioner kepada Kepala Delegasi Ukraina untuk Uni Eropa, Matti Maasikas.
Zelenskyy menyebut peristiwa itu sebagai langkah formal Ukraina menuju Uni Eropa.
"Rakyat kami telah lama merasa -- secara mental -- bahwa mereka adalah bagian dari Eropa," kata Zelensky.
Meski begitu, Ukraina sebelumnya sering dianggap berubah arah antara berusaha untuk berintegrasi ke Eropa Barat atau masuk ke dalam pengaruh Rusia.
Jadi apa alasan Zelensky ingin membawa Ukraina menjadi bagian dari Uni Eropa?
Baca juga:
- Barat janjikan lebih banyak senjata bagi Ukraina walau sudah diperingatkan Rusia
- Hadapi Rusia, warga lansia di Ukraina timur 'tidak punya pilihan selain tetap tinggal'
- Invasi Rusia ke Ukraina: Mayat bergelimpangan dan kenangan yang akan terus membekas di Bucha
Ukraina 'Modern'
"Rakyat Ukraina dipersatukan oleh tujuan ini, untuk merasa setara, merasa menjadi bagian dari Eropa, bagian dari Uni Eropa," kata Zelensky.
Status formal sebagai calon anggota Uni Eropa, kata dia, akan membuka "peluang yang belum pernah mereka miliki sebelumnya" untuk membangun kembali dan memajukan Ukraina setelah dilanda perang.
Baca Juga: Uni Eropa Larang Impor ke Rusia, Harga Minyak Dunia Melesat Tinggi
"Kami sedang bernegosiasi dengan negara-negara di tingkat bilateral dan dengan lembaga keuangan internasional untuk mendukung program rekonstruksi negara kami.
"Tentu saja kami akan melibatkan bisnis global sebanyak mungkin. Pada dasarnya kami tertarik menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah di Ukraina," ujarnya.
Menurut Parlemen Eropa, UE menyumbang lebih dari 40% perdagangan internasional Ukraina.
Tetapi ada banyak lagi ikatan yang dekat.
Warga negara Ukraina telah diizinkan masuk ke UE tanpa harus mengajukan visa sejak 2017.
Sejak 2015, lebih dari 11.500 mahasiswa Ukraina berpartisipasi dalam program pertukaran mahasiswa Erasmus Uni Eropa.
Bantuan Uni Eropa untuk Ukraina terwujud dalam beberapa hal, dari dukungan langsung ke usaha kecil dan menengah, dana untuk mendanai transisi ke energi hijau, dan bantuan ekonomi untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.
Asosiasi politik dan perdagangan bebas antara Ukraina dan Uni Eropa diatur dalam perjanjian yang menetapkan aturan kerja sama di berbagai bidang, seperti energi, transportasi, dan pendidikan.
Skema kerja sama itu mengharuskan Ukraina menerapkan reformasi dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
Kesepakatan itu awalnya ditolak Presiden Ukraina sebelumnya, Viktor Yanukovich, yang condong mendukung Rusia.
Keputusan itu menyebabkan protes yang meluas pada tahun 2014 dan memuncak saat Yanukovich digulingkan dan terpaksa melarikan diri ke Rusia.
Antara Rusia dan Barat
Ketegangan di Ukraina terkait hubungannya dengan Rusia dan blok Barat sudah terlihat selama bertahun-tahun.
Ukraina memperoleh kemerdekaan setelah Uni Soviet ambruk pada 1991.
Pendirian Uni Eropa merujuk pada Perjanjian Roma pada 1957, ketika suatu blok yang kemudian disebut Masyarakat Ekonomi Eropa memiliki enam anggota. Pada tahun 1993 anggotanya meluas hingga 12 negara.
Austria, Finlandia, dan Swedia bergabung ke Uni Eropa pada tahun 1995. Ekspansi terbesar blok ini terjadi pada tahun 2004, saat sejumlah negara di kawasan Baltik dan Eropa Timur bergabung.
Gelombang ekspansi terakhir terjadi pada tahun 2007, saat Bulgaria dan Rumania merapat, serta pada 2013 ketika Kroasia membawa keanggotaan Uni Eropa lebih jauh ke timur.
Ukraina muncul dalam radar Uni Eropa pada tahun 2004, ketika serangkaian protes massa yang dikenal sebagai Revolusi Oranye memaksa perubahan pemerintahan.
Desakan itu muncul bersamaan dengan tuduhan kecurangan pemilu yang meluas. Pemerintahan baru secara nyata lebih pro-Eropa daripada pemerintahan yang tersingkir dari kekuasaan.
Presiden Viktor Yuschenko, yang muncul sebagai pemenang pemilu 2004, berujar, "Ukraina adalah negara demokrasi Eropa".
Namun Yuschenko kalah dalam pemilihan presiden tahun 2010 dari Yanukovich, yang ingin mendekatkan Ukraina dengan Rusia.
Penolakan Yanukovich terhadap kesepakatan yang menciptakan hubungan lebih dekat Ukraina dengan Uni Eropa memicu protes massal dan pendudukan alun-alun Maidan di Kyiv.
Itu juga memulai gelombang kerusuhan sipil yang kemudian dikenal sebagai Euromaidan.
Setelah Yanukovich dicopot dari jabatannya dan melarikan diri ke Moskow, Rusia merebut wilayah Ukraina di Semenanjung Krimea pada 2014 dan menyokong kelompok-kelompok yang pro-Moskow di kawasan Ukraina timur.
Masuknya pengaruh Rusia ini diyakini mengakibatkan dua daerah di Ukraina memisahkan diri dan memproklamirkan berdirinya Republik Donetsk dan Luhansk.
Kawasan ini adalah daerah industri berat yang berada di jantung industri pembuatan batu bara dan baja Ukraina.
Mereka memiliki hubungan dekat dengan Rusia karena secara historis banyak pekerja yang datang untuk mengisi lowongan di industri tersebut adalah warga berbahasa Rusia yang datang dari seluruh penjuru Uni Soviet.
Invasi Rusia
Zelensky menyebut invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah memperkuat dukungan terhadap wacana untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Dia mengatakan aksesi Ukraina ke blok itu adalah "bagian integral" dari "visi strategis" untuk masa depan negaranya.
Para pemimpin Uni Eropa telah menyuarakan dukungan terhadap keinginan Ukraina itu.
Namun mereka belum berkomitmen untuk membuat jadwal apa pun. Sejumlah pakar merasa skeptis proses Ukraina masuk ke blok itu akan dipercepat. Biasanya proses itu membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Albania, Makedonia Utara, Montenegro, Serbia, dan Turki sudah menjadi negara kandidat anggota Uni Eropa. Ukraina, Georgia, dan Moldova telah mengajukan tawaran keanggotaan setelah invasi Rusia.
Zelensky mengakui bahwa setiap negara yang bergabung dengan UE menjalani prosedur yang sama seperti Ukraina, tetapi "mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun" untuk menyelesaikan kuesioner yang sama.
"Kami menyelesaikannya dalam waktu kurang dari seminggu. Kami akan segera memberikan bagian kedua dari jawaban kuesioner itu. Dan kami berharap tanggapan dari Eropa juga akan cepat," kata Zelensky.
Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, mengatakan para pejabat di negaranya berharap status tersebut dapat diberikan setelah pertemuan Dewan Eropa pada Juni.
Dia mengatakan negosiasi harus dilakukan di bawah prosedur yang dipercepat.
Berita Terkait
-
Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
-
6 Rekomendasi Skincare Viva untuk Anti-Aging, Harga Mulai Rp13 Ribuan
-
Kasus Chromebook: Eks Dirjen PAUD Sebut Integritas Nadiem Sebagai Menteri Sangat Kuat
-
Aldila Sutjiadi Melaju ke Babak Kedua Australian Open, Tumbangkan Petenis Tuan Rumah
-
Sepatu Ballet Puma Speedcat vs Adidas Taekwondo Mei, Mana yang Lebih Worth to Buy?
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo
-
Gusti Purbaya Temui Dasco di DPR, Konflik Keraton Solo Sempat Disinggung
-
Kejagung Geledah Dua Tempat Penukaran Uang Asing Terkait Dugaan Korupsi Ekspor Pome