Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sasaran KPK kali ini adalah Bupati Bogor, Ade Yasin. Usut punya usut, kakak kandung dari Ade Yasin, bernama Rachmat Yasin juga sebelumnya sempat dua kali diusut oleh KPK karena terlibat dalam kasus korupsi.
Dalam kasusnya, Rachmat Yasin dinilai ironis. Pada saat itu, Rachmat Yasin baru saja selesai menjalani hukuman untuk kasus pertama, tak lama kemudian ia kembali dijerat oleh KPK untuk kedua kalinya dalam kasus yang berbeda.
Berikut deretan kasus Rachmat Yasin yang berhasil Suara.com rangkum.
1. Kasus Suap Pemberian Rekomendasi Alih Fungsi Hutan Lindung
Kasus pertama yang membuat Rachmat Yasin terkena OTT yaitu saat ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pemberian rekomendasi alih fungsi hutan lindung di kawasan Puncak, Bogor, pada Mei 2014. Pada saat itu, Rachmat Yasin dinyatakan bersalah karena terbukti menerima suap dari Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng yang merupakan Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA).
Dalam kasus tersebut, Rachmat Yasin mendapatkan kompensasi Rp 5 miliar. Berkaitan dengan alih fungsi hutan di kawasan Bogor, Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menuturkan bahwa dampak dari kasus tersebut memicu banjir yang terjadi di Jakarta.
Atas perbuatan yang dilakukan oleh Rachmat Yasin, ia dikenakan hukuman penjara selama 5,5 tahun. Rachmat Yasin menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung. Ia mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB) dari masa pemidanaannya pada bulan Mei 2019 sebelum akhirnya bebas pada 8 Mei 2019.
2. Memotong Pembayaran dari Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Di tahun kebebasannya dari kasus yang pertama, Rachmat Yasin kembali diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rachmat Yasin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp 8,9 miliar. KPK menetapkan Rachmat Yasin sebagai tersangka pada tanggal 25 Juni 2019.
Baca Juga: Sita Uang Pecahan Rupiah saat Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin, Jumlahnya Masih Dihitung KPK
Diketahui, uang tersebut ia gunakan untuk biaya operasional serta untuk kebutuhan kampanyenya pada tahun 2013 dan 2014.
3. Diduga menerima tanah sebesar 20 hektar dan mobil
Tak hanya itu, Rachmat Yasin juga diduga menerima tanah sebesar 20 hektar dan mobil. Ia menerima tanah tersebut dari seorang pengusaha bernama Rudy Wahab. Rachmat Yasin menerima tanah seluas 170.442 meter persegi di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Dan satu mobil merk Toyota Alphard Verllfire G 2400 cc tahun 2010 dari Mochammad Ruddy Ferdian.
Dugaan dalam kasus tersebut, pemberian uang yang dilakukan atas permintaan dari Rachmat Yasin sendiri untuk kepentingan Pilkada Kabupaten Bogor tahun 2013 dan Pileg pada tahun 2014. Dalam kasus ini, Rachmat Yasin divonis 2 tahun 8 bulan penjara pada bulan Maret 2021. Rachmat Yasin menjalani hukumannya pada April 2021 di Lapas Sukamiskin.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Berita Terkait
-
Terjaring OTT, KPK Masih Periksa Bupati Bogor Ade Yasin DKK Secara Maraton
-
KPK Temukan Uang saat OTT Ade Yasin, Berapa Jumlahnya?
-
Karier Bupati Bogor Ade Yasin Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Jadi Pengacara
-
Sita Uang Pecahan Rupiah saat Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin, Jumlahnya Masih Dihitung KPK
-
Heboh, Bupati Bogor Ade Yasin Kena OTT KPK, Publik: Masih Ada Yang Berani Ngaku-ngaku Saya Orangnya Bupati Enggak?
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Satpol PP Akan Bongkar 179 Bangunan Liar di Sepanjang Akses Tol Karawang Barat
-
Viral Todongkan Sajam di Tambora, Penjambret Diringkus Polisi Saat Tertidur Pulas
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya