Suara.com - Keputusan penguncian wilayah atau lockdown di China sebagai upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 mendapat kritikan tajam. Taiwan menyebut kebijakan lockdown di China itu merupakan hal "kejam".
Presiden Taiwan, Su Tseng-chang lantas menegaskan jika negaranya tidak akan mengikuti kebijakan tersebut. Hal ini seiring dengan lonjakan kasus lokal COVID-19 sejak awal tahun ini akibat varian omicron.
Negara ini mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan kontrol perbatasan dan karantina yang ketat. Hingga kini, Taiwan telah mencatat sekitar 75.000 kasus infeksi virus corona varian Omicron.
Namun, lebih dari 99 persen dari kasus COVID-19 itu bergejala ringan atau tidak ada gejala. Dengan angka kematian yang kecil dan tingkat vaksinasi yang tinggi sejauh ini, Taiwan mulai melonggarkan pembatasan.
Otoritas setempat secara bertahap membuka kembali pulau berpenduduk 23 juta orang itu bagi dunia luar. Kebijakan Taiwan yang melonggarkan pembatasan ini berbeda dengan China.
Negara pimpinan Presiden Xi Jinping itu justru memberlakukan lockdown ketat di Shanghai dan meningkatkan kendali Covid-19 di ibu kota Beijing.
Dalam kunjungan ke Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan, Presiden Su mengatakan tindakan pengendalian pandemi Taiwan telah "dipuji oleh dunia". Ia turut membandingkan negaranya dengan China, yang dinilai "kejam" karena melakukan lockdown.
"Kami tidak akan mengunci negara dan kota-kota dengan cara sekejam China," kata Su seperti dikutip Antara dari Reuters, Minggu (1/5/2022).
"Kami punya rencana, dan ada ritme untuk itu," imbuhnya seraya menambahkan bahwa metode Taiwan dilakukan 'bertahap'.
Sebagai informasi, China kerap mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis telah mengambil bagian dari wilayahnya. Kedua pihak negara ini juga jarang melewatkan kesempatan untuk saling bertikai selama pandemi.
Pekan lalu, Kantor China untuk Urusan Taiwan mengatakan bahwa cara baru penanganan pandemi Taiwan akan menyebabkan banyak kematian.
Namun, kehidupan sebagian besar berjalan seperti biasa di Taiwan, meskipun ada gangguan di beberapa sekolah, dan otoritas di sana sedang mengupayakan pelonggaran aturan karantina lebih lanjut.
Semua pendatang ke Taiwan harus diisolasi selama 10 hari dan aturan semacam itu telah dihapus di sebagian besar Asia. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Penjualan Bungkus Ketupat di Sleman Hingga H-1 Lebaran Masih Sepi, Wagini: Masih Ramai Tahun Lalu Saat Pandemi
-
Pandemi Covid-19, Host TV Amerika Oprah Winfrey Tidak Pernah Keluar Rumah Selama 322 Hari
-
Nyaris Kosong! Pasien Covid-19 Di RSD Wisma Atlet Tersisa 14 Orang
-
Jisung NCT Positif Covid-19, Ini Hasil Tes Swab Member NCT Dream
-
Hadapi Gelombang Omicron, Beijing Bangun RS Darurat hingga Beri Larangan Ini
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina
-
Website KontraS Diretas! Netizen Murka, Curigai Upaya Pembungkaman Informasi
-
Terungkap di Sidang: Detik-detik Anak Riza Chalid 'Ngotot' Adu Argumen dengan Tim Ahli UI
-
Harga Telur Naik Gara-gara MBG, Mendagri Tito: Artinya Positif
-
Penyelidikan Kasus Whoosh Sudah Hampir Setahun, KPK Klaim Tak Ada Kendala
-
Fraksi NasDem DPR Dukung Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Lihat Perannya Dalam Membangun
-
Kemenhaj Resmi Usulkan BPIH 2026 Sebesar Rp 88,4 Juta, Ini Detailnya
-
Emak-Emak Nyaris Adu Jotos di CFD, Iron Man Jadi Penyelamat
-
Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2026 Turun Rp 1 Juta per Jemaah Dibanding Tahun Lalu