Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mendukung usulan Polri agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan bekerja dari rumah atau WFH usai libur Lebaran 2022 untuk menghindari macet parah saat arus balik.
"Instansi swasta dan pemerintah seharusnya bijak dengan menerapkan WFH kepada pegawainya untuk menekan kepadatan kendaraan pada tanggal 7, 8 dam 9 Mei 2022 agar arus balik bisa dikendalikan dengan baik," katanya di Jakarta, Jumat.
Dalam keterangan tertulisnya, Edi Hasibuan mengatakan semua pihak perlu mendukung gagasan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo soal seruan WFH itu.
"Kita setuju dengan gagasan Kapolri. Kita tahu saat ini seluruh jajaran Polri terus bekerja keras melakukan pengaturan di semua jalur arus balik agar masyarakat bisa nyaman di jalan dan tidak ada penumpukan kendaraan yang mengkhawatirkan," katanya.
Menurut dia, saat ini personel Korlantas Polri, seluruh polda di Pulau Jawa dan Polda Lampung terus bekerja keras mulai dari menerapkan kebijakan lawan arah, satu arah hingga ganjil genap.
"Kita yakin dengan bantuan dan dukungan semua masyarakat, Polri akan mampu mengatur arus balik dengan lancar," kata pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengimbau instansi swasta maupun pemerintah bisa melaksanakan aktivitas kantor secara WFH untuk sepekan ke depan untuk mengurai kemacetan arus balik Lebaran 2022.
"Tentunya perlu dikoordinasikan sehingga antara perusahaan dan instansi perkantoran yang ada, kemudian bisa koordinasi dengan karyawannya sehingga proses kegiatan tetap bisa berjalan. Namun, masyarakat juga tidak menghadapi risiko arus balik pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei," kata Sigit.
Strategi dan imbauan tersebut, kata Sigit, bisa dilakukan dengan harapan arus balik Lebaran pada tahun ini berjalan dengan aman dan lancar.
"Masyarakat bisa kembali beraktivitas ke kantor untuk bekerja dan di dalam perjalanannya bisa tetap nyaman serta petugas kami akan all out memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," kata Kapolri. [Antara]
Berita Terkait
-
Potret Presiden Prabowo Musnahkan 214,84 Ton Narkoba Senilai Rp29,37 Triliun
-
Prabowo Janji Hadir jika Ada Penggerebekan Pabrik Narkoba, Kapolri: Anggota Sangat Termotivasi!
-
Narkoba Jenis Baru: Kapolri Ungkap Celah Hukum yang Dimanfaatkan Bandar!
-
Prabowo Tak Cawe-cawe Urusan Kapolri, Tapi Ngaku Titip Mantan Pengawal untuk..
-
Blak-blakan Prabowo: Ini Tugas Utama yang Saya Berikan ke Kapolri Sejak Hari Pertama!
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD
-
Ketua DPD: GKR Emas Buktikan Pena Juga Bisa Jadi Alat Perjuangan Politik
-
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional? Istana: Namanya Sudah Diusulkan, Tunggu Keputusan Presiden
-
Kemenag Petakan 80 Pesantren Berisiko Bangunan Runtuh, Susun Aturan Baru Demi Keselamatan Santri
-
Gubernur Bobby Nasution juga Siapkan Beasiswa untuk Atlet Berprestasi Popnas dan Peparpenas
-
Upah Buruh Naik Cuma Rp50 Ribu, Tunjangan DPR Ratusan Juta; Said Iqbal Sebut Akal-akalan Pemerintah