Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mendukung usulan Polri agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan bekerja dari rumah atau WFH usai libur Lebaran 2022 untuk menghindari macet parah saat arus balik.
"Instansi swasta dan pemerintah seharusnya bijak dengan menerapkan WFH kepada pegawainya untuk menekan kepadatan kendaraan pada tanggal 7, 8 dam 9 Mei 2022 agar arus balik bisa dikendalikan dengan baik," katanya di Jakarta, Jumat.
Dalam keterangan tertulisnya, Edi Hasibuan mengatakan semua pihak perlu mendukung gagasan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo soal seruan WFH itu.
"Kita setuju dengan gagasan Kapolri. Kita tahu saat ini seluruh jajaran Polri terus bekerja keras melakukan pengaturan di semua jalur arus balik agar masyarakat bisa nyaman di jalan dan tidak ada penumpukan kendaraan yang mengkhawatirkan," katanya.
Menurut dia, saat ini personel Korlantas Polri, seluruh polda di Pulau Jawa dan Polda Lampung terus bekerja keras mulai dari menerapkan kebijakan lawan arah, satu arah hingga ganjil genap.
"Kita yakin dengan bantuan dan dukungan semua masyarakat, Polri akan mampu mengatur arus balik dengan lancar," kata pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengimbau instansi swasta maupun pemerintah bisa melaksanakan aktivitas kantor secara WFH untuk sepekan ke depan untuk mengurai kemacetan arus balik Lebaran 2022.
"Tentunya perlu dikoordinasikan sehingga antara perusahaan dan instansi perkantoran yang ada, kemudian bisa koordinasi dengan karyawannya sehingga proses kegiatan tetap bisa berjalan. Namun, masyarakat juga tidak menghadapi risiko arus balik pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei," kata Sigit.
Strategi dan imbauan tersebut, kata Sigit, bisa dilakukan dengan harapan arus balik Lebaran pada tahun ini berjalan dengan aman dan lancar.
"Masyarakat bisa kembali beraktivitas ke kantor untuk bekerja dan di dalam perjalanannya bisa tetap nyaman serta petugas kami akan all out memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," kata Kapolri. [Antara]
Berita Terkait
-
Jakarta Masih Siaga Hujan Ekstrem, Pramono Anung Perpanjang PJJ dan WFH Hingga 1 Februari
-
Tolak Polri di Bawah Kementerian, Boni Hargens: Sikap Kapolri Jaga Arsitektur Demokrasi
-
Gedung DPR Riuh, Kapolri Pilih Bertani daripada Bernaung di Bawah Kementerian
-
FPIR Apresiasi Ketegasan Kapolri Tolak Wacana Kementerian Polisi, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Kekayaan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang Pilih Jadi Petani Ketimbang Menteri Kepolisian
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Wamensos Agus Jabo Ajak PWI Gaungkan Program Sekolah Rakyat
-
Penyebab Longsor Cisarua Dominasi Faktor Alam, Ahli Ungkap Ancaman Geologis Gunung Burangrang
-
Akal Bulus Maling di Jakbar: Nginap di Hotel Melati, Gasak Rumah Mewah Rp150 Juta Lewat Balkon
-
Akar Masalah Seleksi Hakim MK: Konfigurasi Kekuasaan dan Upaya Melahirkan 'Hakim Boneka'
-
Mabes Polri Endus Praktik Saham Gorengan di Balik IHSG Anjlok, Siap Buru Mafia Pasar Modal
-
IDAI Ingatkan Lonjakan Penyakit Anak di Musim Hujan: Waspada Super Flu hingga Bahaya Zat Kimia
-
Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya: Semua Kembali Guyub
-
Kasus Resmi Dihentikan, Hogi Minaya Legowo Tak Tuntut Balik
-
Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Gelar Rakornas Pusat & Daerah 2026
-
Akhirnya Senyum Lebar! Hogi Minaya Blak-blakan Soal Masa Kelam Jadi Tersangka