Suara.com - Polisi membubarkan warga yang demonstrasi menolak pembentukan daerah otonomi baru di Papua, Selasa (10/5/2022).
Polisi beralasan pembubaran dilakukan karena warga ingin memasuki sejumlah kantor pemerintahan, seperti gedung DPRD Papua di Kota Jayapura.
"Mereka paksa akan longmarch ke DPRP, rekan-rekan (polisi) coba nego untuk perwakilan mereka tetap ngotot," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Komimsaris Besar Ahmad Musthofa Kamal.
Warga yang demo di Kota Jayapura, katanya, sudah dibubarkan polisi, sementara di beberapa daerah lain masih diusahakan.
Dalam surat telegram kepolisian yang beredar, Polda Papua menginstruksikan jajarannya untuk bersiaga satu terhadap situasi keamanan selama demonstrasi tolak DOB 10 Mei di Papua.
Dalam laporan Kantor Berita ANTARA, demonstrasi penolakan DOB tengah berlangsung di beberapa titik di Kota Jayapura yakni Lingkaran Abepura, Expo Waena, dan Perumnas Tiga.
Puluhan demonstran dibubarkan personel Brimob Polda Papua dengan menggunakan mobil water cannon dan gas air mata.
Kepala Bagian Ops Kompol L. Guruh Prawira Negara mengatakan sebanyak 1.181 personel disebar di sejumlah titik di wilayah Kota Jayapura.
"Ada beberapa titik yang ditempatkan personel nantinya yakni di Taman Imbi, Pertigaan Jaya Asri, Lingkaran Abepura, Auditorium Uncen, Perumnas III, Expo Waena dan yang terjauh di wilayah hukum Polsek Muara Tami,” kata Guruh, Senin, 9 Mei 2022.
Baca Juga: Banyak Sumber Daya Alam, Bupati Setuju Pembentukan Kabupaten Bone Pesisir
Guruh menegaskan petugas membubarkan aksi tolak DOB 10 Meikarena tidak mengantongi izin.
“Namun dalam hal negosiasi atau penyampaian aspirasi secara baik-baik akan diberikan waktu atau difasilitasi untuk bertemu DPR, tapi bila eskalasi meningkat hingga menimbulkan chaos (kekacauan) maka pasti kami ambil tindakan tegas terukur dengan membubarkannya,” kata Guruh.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing atau terprovokasi dengan ajakan maupun hasutan aksi unjuk rasa pada 10 Mei.
Berita Terkait
-
GKR Hemas Soal Usulan Daerah Otonomi Baru: Tantangan Berat, Tak Mudah Lolos!
-
Ramai Aspirasi Pemekaran, NasDem Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP DOB
-
Usul Pembentukan Daerah Otonomi Baru Macet di Pemerintah, DPR Sebut 2 Alasan Utama
-
Kemendagri Terima 337 Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Paling Banyak Pemekaran Kabupaten
-
Daerah Otonomi Baru, Upaya Jokowi Menjawab Persoalan Sosial di Tanah Papua
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan
-
Sopir Truk Transfer Uang Setelah Dikepung Anak Jalanan di Pesanggrahan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
'Bikin Malu Presiden', Gus Lilur Desak Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama