Suara.com - Polisi membubarkan warga yang demonstrasi menolak pembentukan daerah otonomi baru di Papua, Selasa (10/5/2022).
Polisi beralasan pembubaran dilakukan karena warga ingin memasuki sejumlah kantor pemerintahan, seperti gedung DPRD Papua di Kota Jayapura.
"Mereka paksa akan longmarch ke DPRP, rekan-rekan (polisi) coba nego untuk perwakilan mereka tetap ngotot," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Komimsaris Besar Ahmad Musthofa Kamal.
Warga yang demo di Kota Jayapura, katanya, sudah dibubarkan polisi, sementara di beberapa daerah lain masih diusahakan.
Dalam surat telegram kepolisian yang beredar, Polda Papua menginstruksikan jajarannya untuk bersiaga satu terhadap situasi keamanan selama demonstrasi tolak DOB 10 Mei di Papua.
Dalam laporan Kantor Berita ANTARA, demonstrasi penolakan DOB tengah berlangsung di beberapa titik di Kota Jayapura yakni Lingkaran Abepura, Expo Waena, dan Perumnas Tiga.
Puluhan demonstran dibubarkan personel Brimob Polda Papua dengan menggunakan mobil water cannon dan gas air mata.
Kepala Bagian Ops Kompol L. Guruh Prawira Negara mengatakan sebanyak 1.181 personel disebar di sejumlah titik di wilayah Kota Jayapura.
"Ada beberapa titik yang ditempatkan personel nantinya yakni di Taman Imbi, Pertigaan Jaya Asri, Lingkaran Abepura, Auditorium Uncen, Perumnas III, Expo Waena dan yang terjauh di wilayah hukum Polsek Muara Tami,” kata Guruh, Senin, 9 Mei 2022.
Baca Juga: Banyak Sumber Daya Alam, Bupati Setuju Pembentukan Kabupaten Bone Pesisir
Guruh menegaskan petugas membubarkan aksi tolak DOB 10 Meikarena tidak mengantongi izin.
“Namun dalam hal negosiasi atau penyampaian aspirasi secara baik-baik akan diberikan waktu atau difasilitasi untuk bertemu DPR, tapi bila eskalasi meningkat hingga menimbulkan chaos (kekacauan) maka pasti kami ambil tindakan tegas terukur dengan membubarkannya,” kata Guruh.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing atau terprovokasi dengan ajakan maupun hasutan aksi unjuk rasa pada 10 Mei.
Berita Terkait
-
GKR Hemas Soal Usulan Daerah Otonomi Baru: Tantangan Berat, Tak Mudah Lolos!
-
Ramai Aspirasi Pemekaran, NasDem Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP DOB
-
Usul Pembentukan Daerah Otonomi Baru Macet di Pemerintah, DPR Sebut 2 Alasan Utama
-
Kemendagri Terima 337 Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Paling Banyak Pemekaran Kabupaten
-
Daerah Otonomi Baru, Upaya Jokowi Menjawab Persoalan Sosial di Tanah Papua
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar
-
Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara