Suara.com - Jerman dan Prancis memupus harapan Ukraina untuk bisa segera bergabung dengan Uni Eropa. Kedua negara sebaliknya menggagas aliansi keamanan baru di Eropa dan mengundang Ukraina serta Inggris untuk ikut bergabung.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan Ukraina butuh masa persiapan selama "beberapa dekade” sebelum bisa bergabung dengan Uni Eropa.
Menurutnya solidaritas bagi negeri yang sedang diamuk invasi Rusia itu bisa dicapai dengan lebih efektif melalui pembentukan blok baru yang melibatkan Inggris.
"Saya katakan ini dengan sejujur-jujurnya, karena kita berutang kejujuran kepada penduduk Ukraina,” kata dia seusai bertemu Kanselir Jerman, Olaf Scholz, di Berlin, Senin (9/5).
"Kita bisa mempercepat prosesnya, tapi mengingat standar dan kriteria keanggotaan Uni Eropa, hal ini bisa memakan waktu beberapa dekade bagi Ukraina.”
Ide pembentukan aliansi politik di Eropa mendapat sambutan Scholz, yang menyebutnya sebagai "usulan yang sangat menarik,” dan betapa dirinya "merasa senang” bisa mendiskusikan hal tersebut bersama Macron.
Kunjungan Macron ke Berlin sudah merupakan tradisi bagi presiden Prancis yang baru terpilih. Kedekatan kedua negara dianggap sebagai pondasi keutuhan Uni Eropa, dan sebabnya menjadi negara tujuan pertama bagi setiap kepala pemerintahan baru.
Blok politik di Eropa Dalam kesempatan tersebut, Macron dan Scholz kembali menegaskan "dukungan penuh” bagi Ukraina dalam menghadapi Rusia.
Usulan Prancis membentuk "komunitas politik Eropa” membuka kesempatan bagi negara di luar Uni Eropa untuk saling berkonsultasi, kata Macron.
Baca Juga: Uni Eropa Ancang-Ancang Embargo Minyak dari Rusia, BBM Malah Terancam Langka di Jerman
"Organisasi Eropa baru ini akan memungkinkan negara demokratis di Eropa untuk membuka ruang bagi kerjasama politik, keamanan, energi, transportasi, investasi, infrastrktur dan imigrasi,” katanya.
Namun begitu keanggotaan di lembaga tersebut tidak menjamin keanggotaan di Uni Eropa. Ke-27 negara anggota Uni Eropa masih terbelah soal keanggotaan Ukraina. Ketika negara-negara Eropa timur mendukung percepatan penerimaan keanggotaan, negara lain ingin agar Ukraina lebih dulu menyesuaikan dengan standar UE.
Saat ini, Kiev hanya memiliki "kerjasama asosiasi” dengan Uni Eropa. Perjanjian itu mendekatkan Ukraina dengan pasar dalam negeri di Eropa, termasuk kerjasama perdagangan bebas yang memudahkan ekspor-impor.
Kunjungan Baerbock ke Ukraina Macron mengatakan percepatan proses penerimaan keanggotaan Ukraina akan mengurangi standar demokrasi, kesetaraan dan keadilan sosial yang ditetapkan Uni Eropa. Pada Selasa (10/5), Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock menjadi pejabat tinggi Jerman pertama yang mengunjungi Ukraina pasca invasi Rusia, 24 Februari lalu.
Dia antara lain mengunjungi Bucha yang merupakan lokasi pembantaian warga sipil Ukraina oleh Rusia. Baerbock disambut oleh Jaksa Agung Ukraina, Iryna Venediktova, dan dijadwalkan bakal menjumpai Menlu Dmytro Kuleba di hari yang sama.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, awalnya mengundang Kanselir Olaf Scholz untuk menghadiri parade Hari Kemenangan atas Nazi Jerman di Kiev, Senin (9/5).
Berita Terkait
-
Babak Baru Tragedi Benhil: Polisi Bidik Agen dan Majikan Buntut PRT Tewas Terjun dari Lantai 4!
-
Gatot Nurmantyo dan Eks Panglima TNI Bahas Izin Lintas Udara, Menhan Sjafrie: Kepentingan Nasional
-
Acer Edu Summit 2026: Inovasi AI Ubah Cara Belajar, Ini Teknologi dan Strategi Pendidikan Masa Depan
-
Tak Cuma Outflow, Rebalancing MSCI Justru Bisa Picu Aksi Borong Saham
-
Arsenal dan Atletico Madrid Bersaing Rekrut Julian Brandt
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Modus Gila Debt Collector Tipu Ambulans dan Damkar Demi Tagih Utang, DPR: Harus Dipidana!
-
Isu Kas Negara Menipis Dibantah, Menkeu: Uang Kita Masih Banyak!
-
J.J Rizal Soroti Warisan Soeharto, Sebut Aktor Lama Masih Dominan
-
Klarifikasi JK Soal Ceramah UGM Dianggap Tak Nyambung, GAMKI Tegaskan Laporan Polisi Tetap Lanjut
-
Lawan Stigma, Cerita Karyawan Difabel Pabrik HS: Dari Korban Bully Jadi Mandiri
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
AS Siapkan Serangan di Selat Hormuz Jika Perundingan Damai dengan Iran Menemui Jalan Buntu
-
35 Personel Gugur Diduga Kelelahan, Rano Karno Janji Perkuat Armada Satpol PP DKI
-
Bedah Persepsi Peradilan Militer Kejam, Pengamat: Kesalahan Kecil Dampaknya Besar
-
Reformasi Setengah Hati: Peneliti Soroti Tren Remiliterisasi dari Era SBY hingga Prabowo