Suara.com - Koalisi pemerintah Lebanon yang mencakup Hizbullah hanya mendapat 62 dari 128 kursi parlemen. Pemilihan legislatif pertama sejak krisis ekonomi ini didominasi oleh gerakan pro-reformasi yang menuntut perubahan.
Hasil penghitungan suara yang diumumkan Kementerian Dalam Negeri Lebanon Selasa (17/5), mencatatkan kekalahan bagi koalisi pemerintah yang mencakup Hizbullah.
Dalam pemilu legislatif, Minggu (15/5) kemarin, mereka hanya mendapat 62 dari 65 kursi yang diperlukan untuk mencapai mayoritas.
Namun demikian, hasil pemilu ini juga tidak memperkuat kelompok oposisi, menyusul perolehan suara kandidat reformis yang mematahkan dominasi kedua blok politik di Beirut.
Setidaknya 13 kandidat independen, yang berasal dari gerakan demonstrasi anti-pemerintah 2019 silam, terpilih masuk ke parlemen.
Bersama anggota independen lain, mereka berpeluang menjadi kekuatan penentu dalam pembentukan koalisi pemerintah.
Kemenangan bagi oposisi terutama dirayakan Partai Kekuatan Lebanon, yang kini merebut gelar partai Kristen terbesar dari Gerakan Patriotik Bebas pimpinan Michael Aoun yang sekutu Hizbullah.
Analis politik, Zad Majed mengatakan, krisis ekonomi akan menguntungkan kandidat reformis yang untuk pertamakalinya akan berjuang di dalam, bukan di luar parlemen.
"Hal ini akan menciptakan tekanan politik dan sosial bagi kaum reformis dan koalisi Kekuatan untuk Perubahan agar mau bekerjasama,” katanya merujuk pada julukan bagi gerakan anti-pemerintah 2019.
Baca Juga: Lebanon Gelar Pemilu Pertama Sejak Krisis Ekonomi
Namun pada saat yang sama, hilangnya kekuatan mayoritas di parlemen dikhawatirkan akan memperlambat proses politik yang dibutuhkan untuk mengakhiri krisis ekonomi.
Pupusnya dominasi Hizbullah
Kekalahan terbesar bagi Hizbullah dibukukan dua kandidat independen di wilayah selatan.
Di sana, Elias Jradeh dan Firas Hamdan memenangkan kursi yang dikuasai Hizbullah dan koalisinya selama hampir tiga dekade.
Kelompok militan Syiah itu juga kehilangan sejumlah kandidat yang selama ini dikenal loyal kepada pemerintahan Bashar Assad di Suriah.
Pada Senin (16/5) malam, sekelompok pemuda berkumpul di Lapangan Martir Beirut dan membakar bendera "tinju revolusi” khas Hizbullah.
Berita Terkait
-
Punya 80 Juta Bisa Dapat Toyota Avanza Tahun Berapa? Ini Varian Terbaiknya
-
Fokus Sebar Filter Air Siap Pakai di Sumatra, Sun Life Pastikan Akses Paling Mendesak
-
Tok! Raisa dan Hamish Daud Resmi Cerai Secara Verstek
-
Masih Minim Serapan, Diskon Tiket Kapal Feri untuk Nataru Masih Tersedia Banyak
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin