Suara.com - Koalisi pemerintah Lebanon yang mencakup Hizbullah hanya mendapat 62 dari 128 kursi parlemen. Pemilihan legislatif pertama sejak krisis ekonomi ini didominasi oleh gerakan pro-reformasi yang menuntut perubahan.
Hasil penghitungan suara yang diumumkan Kementerian Dalam Negeri Lebanon Selasa (17/5), mencatatkan kekalahan bagi koalisi pemerintah yang mencakup Hizbullah.
Dalam pemilu legislatif, Minggu (15/5) kemarin, mereka hanya mendapat 62 dari 65 kursi yang diperlukan untuk mencapai mayoritas.
Namun demikian, hasil pemilu ini juga tidak memperkuat kelompok oposisi, menyusul perolehan suara kandidat reformis yang mematahkan dominasi kedua blok politik di Beirut.
Setidaknya 13 kandidat independen, yang berasal dari gerakan demonstrasi anti-pemerintah 2019 silam, terpilih masuk ke parlemen.
Bersama anggota independen lain, mereka berpeluang menjadi kekuatan penentu dalam pembentukan koalisi pemerintah.
Kemenangan bagi oposisi terutama dirayakan Partai Kekuatan Lebanon, yang kini merebut gelar partai Kristen terbesar dari Gerakan Patriotik Bebas pimpinan Michael Aoun yang sekutu Hizbullah.
Analis politik, Zad Majed mengatakan, krisis ekonomi akan menguntungkan kandidat reformis yang untuk pertamakalinya akan berjuang di dalam, bukan di luar parlemen.
"Hal ini akan menciptakan tekanan politik dan sosial bagi kaum reformis dan koalisi Kekuatan untuk Perubahan agar mau bekerjasama,” katanya merujuk pada julukan bagi gerakan anti-pemerintah 2019.
Baca Juga: Lebanon Gelar Pemilu Pertama Sejak Krisis Ekonomi
Namun pada saat yang sama, hilangnya kekuatan mayoritas di parlemen dikhawatirkan akan memperlambat proses politik yang dibutuhkan untuk mengakhiri krisis ekonomi.
Pupusnya dominasi Hizbullah
Kekalahan terbesar bagi Hizbullah dibukukan dua kandidat independen di wilayah selatan.
Di sana, Elias Jradeh dan Firas Hamdan memenangkan kursi yang dikuasai Hizbullah dan koalisinya selama hampir tiga dekade.
Kelompok militan Syiah itu juga kehilangan sejumlah kandidat yang selama ini dikenal loyal kepada pemerintahan Bashar Assad di Suriah.
Pada Senin (16/5) malam, sekelompok pemuda berkumpul di Lapangan Martir Beirut dan membakar bendera "tinju revolusi” khas Hizbullah.
Berita Terkait
-
PBB Turun Tangan! Senator Paraguay yang Hina Rasis Mbappe Melawan Balik
-
Deretan Keputusan Kontroversial Wasit Francois Letexier di Laga Argentina vs Mesir
-
Tampang Wakil Rakyat yang Lontarkan Serangan Rasis ke Kylian Mbappe
-
Salah Cs Nyaris Kalahkan Argentina, Presiden Mesir: Allah SWT Belum Menghendaki
-
Detik-detik Juara Bertahan Argentina Hampir Angkat Kaki dari Piala Dunia 2026
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura
-
Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!
-
Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan
-
Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka
-
Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang
-
Duet 'Indonesia Emas 2045' dan 'India Maju 2047', PM Narendra Modi: Kita Mitra Alami