Suara.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melakukan pengecekan ke atas dome di Gedung Nusantara atau gedung kura-kura. Pengecekan itu terkait dengan DPR RI yang akan melakukan waterproofing di area dome.
Sebelum naik ke atas dome, Sekjen Indra bersama awak media terlebih dulu masuk ke ruang paripurna untuk melihat kondisi atas. Dari dalam, tampak memang ada bagian yang gompal dan bercak seperti bekas rembesan air.
Selanjutnya, Indra bersama awak media naik ke atas dome menggunakan tangga. Dari area luar, terlihat memang warna dome yang hijau sudah mulai memudar.
Bukan cuma pudar, melainkan warna hijau tersebut tampak belang jika dilihat lebih dekat. Sebab ada bagian dome yang bewarna hijau tua, namun juga ada yang bewarna hijau pudar.
Sebelumnya, Indra menjelaskan ihwal pengecatan dome di Gedung Nusantara atau gedung kura-kura di Kompleks Parlemen Senayan yang menggelontorkan dana Rp 4,5 miliar.
Ia menegaskan pengecatan itu bukan sekadar pengecatan melainkan waterproofing.
"Soal kronologi pengecatan dome gedung DPR, Nusantara. Sebenarnya bukan pengecatan lebih pasnya waterproofing," kata Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/5/2022).
Pengerjaan waterproofing memang perlu dilakukan sebagai bagian dari perawatan gedung. Indra berujar terakhir kali DPR melakukan waterproofing terhadap dome pada tahun 2015.
"Karena itu adalah bangunan heritage yang harus kita rawat banyak bagian-bagian yang menggelembung, kalau mau lihat bisa ikutan ke atas atap. Bagian gelembung kemudian dia menampung, gelembung itu kemudian mengelupas strukturnya banyak retakan-retakan," kata Indra.
Baca Juga: Sempat Enggan Lockdown, DPR Akhirnya Tutup Gedung Nusantara I
Belum lagi, lanjut Indra timbulnya jamur yang masuk ke struktur beton bangunan dome.
Tahun ini, waterproofing harus kembali dilakukan. Bukan saja untuk perawatan melainkan juga dalam rangka menyambut acara P20 di Indonesia.
"Sehingga kita melakukan kembali waterproofing untuk persiapan acara kenegaraan yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus itu nota APBN pemerintah presiden kemudian tanggal 5-6 Oktober itu akan ada pertemuan P20 yang dihadiri 20 kepala parlemen dunia plus undangan 20 kepala parlemen dunia. Sekitar 40 ketua parlemen dunia pada 5-6 Oktober," tutur Indra.
Berita Terkait
-
Ada Gelembung dan Timbul Jamur jadi Alasan Dome Gedung Kura-kura DPR Dilakukan Waterproofing
-
Antibocor di Musim Hujan, Ini Jenis-jenis Waterproofing untuk Rumah
-
Sempat Enggan Lockdown, DPR Akhirnya Tutup Gedung Nusantara I
-
Pangeran Khairul Saleh Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi III
-
Kondisi Terkini di Gedung Nusantara III DPR Usai Dipenuhi Asap
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah
-
Dampak Mengerikan Gempa Venezuela, Korban Tewas Bertambah Jadi 589 Orang
-
Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen
-
Dittipideksus Bareskrim dan Kortastipidkor Sinkronkan Penyidikan Kasus PT TSL
-
Gus Ipul Apresiasi Jawa Timur, Provinsi Dengan Sekolah Rakyat Terbanyak
-
Kaesang Pangarep Hadiri Pelantikan Pengurus DPD PSI Mesuji, Targetkan Satu Kursi di Setiap Dapil
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA