Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memenuhi tuntutan rakyat yang menentang pengadaan gorden seharga Rp 43,5 miliar. Pengadaan gorden tersebut dibatalkan setelah menempuh rapat dan diskusi panjang dalam internal DPR.
"Kami akan meminta Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut. Saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan kelangkaan minyak goreng, jadi harus lebih menghemat anggaran. Kita harus punya sense of crisis," terang Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Agung Budi Santoso.
Meski telah membatalkan pengadaan gorden dengan nilai anggaran fantastis tersebut, DPR akhirnya memutuskan untuk menganggarkan pengadaan lift baru.
Simak deretan fakta mengenai anggaran DPR untuk pengadaan lift baru tersebut
1. Anggarkan Rp 55 miliar untuk ganti lift
Anggaran ganti lift yang dirancang juga tidak kalah fantastis dengan pengadaan gorden, yakni mencapai Rp 55 miliar.
Adapun rincian lengkap dari anggaran tersebut adalah Rp55,495 miliar melalui proses lelang. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mengganti lift Gedung Nusantara I.
2. Tender dimenangkan oleh PT. Angkasa Pura Solusi
Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa lelang tersebut dibuka seluas-luasnya untuk berbagai pihak. Baik BUMN maupun non-BUMN dapat tergabung dalam lelang tersebut dan menjadi calon tender.
Baca Juga: Kasus Harvey Malaiholo Nonton Bokep Disetop Tanpa Periksa Pokok Perkara
Lelang tersebut akhirnya dimenangkan oleh PT. Angkasa Pura Solusi yang akhirnya menjadi tender untuk ganti lift gedung DPR.
"Memang dia (PT. Angkasa Pura Solusi) semua di airport-airport memang dia yang mengerjakan kok, Angkasa Pura Solusi. Lelangnya terbuka ya semua siapapun bisa ikut. Siapapun yang menang bisa, mau BUMN ngga BUMN, ngga ada masalah kok ini," terang Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2022).
3. Tender dibuat 2020 silam
Rincian tender tersebut dapat dilihat diketahui melalui laman LPSE DPR dengan kode RUP 650087. Mengutip dari laman tersebut, tender dibuat pada 27 November 2020 dan selesai 8 Januari 2021.
PT Angkasa Pura Solusi memenangkan tender dengan dengan harga penawaran penawaran Rp 54.342.800.000,50 dan harga negosiasi Rp 54.342.800.000,50.
4. Lift diganti bukan karena macet, tetapi karena debu
Berita Terkait
-
Kasus Harvey Malaiholo Nonton Bokep Disetop Tanpa Periksa Pokok Perkara
-
Minta Maaf Nonton Video Porno saat Rapat, MKD DPR Resmi Setop Kasus Harvey Malaiholo
-
Tok! MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno
-
Komisi II DPR Bakal Gelar Raker Pengambilan Keputusan Tahapan Pemilu 2024 Pekan Depan
-
Perbandingan Gaji Pejabat Negara: Benarkah DPR Lebih Tinggi dari Presiden?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Bangun Ulang dari Puing, 5 Fakta Rumah Ahmad Sahroni Rata dengan Tanah Usai Tragedi Penjarahan
-
Ulah Camat di Karawang Diduga Tipu Warga Rp1,2 Miliar Modus Jual Rumah, Bupati Aep Syaepuloh Murka
-
Peringatan BMKG: Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem November 2025
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri
-
Pramono Setujui SMAN 71 Gelar Pembelajaran Tatap Muka Senin Depan: Yang Mau Daring Boleh
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran