Suara.com - Fraksi PSI DPRD Jakarta menaruh harapan tinggi pada Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta setelah ditinggal Anies Baswedan nanti. Salah satu keinginan PSI adalah dengan kembali melanjutkan program normalisasi sungai yang dicanangkan di era Joko Widodo saat dulu menjadi Gubernur.
Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, program normalisasi sungai ini cukup efektif dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta. Namun, kebijakan ini malah mandek di era Gubernur Anies Baswedan.
"Karena Pj Gubernur nanti dipilih oleh Presiden, maka akan sangat dipercaya oleh pemerintah pusat, sehingga harapannya ada satu isu di Jakarta yang bisa diselesaikan, karena basisnya adalah kolaborasi antara pusat dan daerah, apa itu? Normalisasi," ujar William dalam talk show yang disiarkan kanal youtube TribunJakarta Official, Kamis (20/5/2022).
Di era Anies, normalisasi sungai malah mandek karena permasalahan konsep yang diusung. Anies lebih memilih cara naturalisasi atau penghijauan ketimbang normalisasi sungai.
"Sehingga ketika ingin melakukan tindakan terhadap sungai-sungai yang ada di Jakarta itu kan bentrok konsep, sehingga yang terjadi pada hari ini tidak jalan tuh, normalisasi tidak jalan, naturalisasi juga tidak karena ada perbedaan konsep terkait penanganan banjir di Jakarta," jelasnya.
Anies sendiri memang masih melanjutkan program normalisasi, tapi berjalan di tempat. Alasannya, pembebasan lahan warga bantaran kali yang seharusnya dikerjakan oleh Pemprov DKI tak kunjung dirampungkan.
"Saat ini tidak terjadi normalisasi yang signifikan karena Pemda DKI tidak melakukan pembebasan lahan yang signifikan juga," pungkasnya.
Diketahui sejauh ini, sudah ada tiga sosok yang disebut bakal mengisi posisi Pj Gubernur DKI. Di antaranya adalah Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono; Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro.
Berita Terkait
-
Menkop Minta Grab Bantu UMKM Jadi Digital, Bukan Ambil Alih Bisnis
-
Bupati Karanganyar 'Tantang' Presiden Jokowi Soal Kebijakan Boleh Lepas Masker
-
Disinggung PDIP, Koalisi Indonesia Bersatu Mengaku Komitmen Tingkatkan Kinerja Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf
-
Soal Calon Kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies, PSI Usulkan Sosok Ini
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi