Suara.com - Fraksi PSI DPRD Jakarta menaruh harapan tinggi pada Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta setelah ditinggal Anies Baswedan nanti. Salah satu keinginan PSI adalah dengan kembali melanjutkan program normalisasi sungai yang dicanangkan di era Joko Widodo saat dulu menjadi Gubernur.
Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, program normalisasi sungai ini cukup efektif dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta. Namun, kebijakan ini malah mandek di era Gubernur Anies Baswedan.
"Karena Pj Gubernur nanti dipilih oleh Presiden, maka akan sangat dipercaya oleh pemerintah pusat, sehingga harapannya ada satu isu di Jakarta yang bisa diselesaikan, karena basisnya adalah kolaborasi antara pusat dan daerah, apa itu? Normalisasi," ujar William dalam talk show yang disiarkan kanal youtube TribunJakarta Official, Kamis (20/5/2022).
Di era Anies, normalisasi sungai malah mandek karena permasalahan konsep yang diusung. Anies lebih memilih cara naturalisasi atau penghijauan ketimbang normalisasi sungai.
"Sehingga ketika ingin melakukan tindakan terhadap sungai-sungai yang ada di Jakarta itu kan bentrok konsep, sehingga yang terjadi pada hari ini tidak jalan tuh, normalisasi tidak jalan, naturalisasi juga tidak karena ada perbedaan konsep terkait penanganan banjir di Jakarta," jelasnya.
Anies sendiri memang masih melanjutkan program normalisasi, tapi berjalan di tempat. Alasannya, pembebasan lahan warga bantaran kali yang seharusnya dikerjakan oleh Pemprov DKI tak kunjung dirampungkan.
"Saat ini tidak terjadi normalisasi yang signifikan karena Pemda DKI tidak melakukan pembebasan lahan yang signifikan juga," pungkasnya.
Diketahui sejauh ini, sudah ada tiga sosok yang disebut bakal mengisi posisi Pj Gubernur DKI. Di antaranya adalah Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono; Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro.
Berita Terkait
-
Menkop Minta Grab Bantu UMKM Jadi Digital, Bukan Ambil Alih Bisnis
-
Bupati Karanganyar 'Tantang' Presiden Jokowi Soal Kebijakan Boleh Lepas Masker
-
Disinggung PDIP, Koalisi Indonesia Bersatu Mengaku Komitmen Tingkatkan Kinerja Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf
-
Soal Calon Kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies, PSI Usulkan Sosok Ini
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi