Suara.com - Fraksi PSI DPRD Jakarta menaruh harapan tinggi pada Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta setelah ditinggal Anies Baswedan nanti. Salah satu keinginan PSI adalah dengan kembali melanjutkan program normalisasi sungai yang dicanangkan di era Joko Widodo saat dulu menjadi Gubernur.
Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, program normalisasi sungai ini cukup efektif dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta. Namun, kebijakan ini malah mandek di era Gubernur Anies Baswedan.
"Karena Pj Gubernur nanti dipilih oleh Presiden, maka akan sangat dipercaya oleh pemerintah pusat, sehingga harapannya ada satu isu di Jakarta yang bisa diselesaikan, karena basisnya adalah kolaborasi antara pusat dan daerah, apa itu? Normalisasi," ujar William dalam talk show yang disiarkan kanal youtube TribunJakarta Official, Kamis (20/5/2022).
Di era Anies, normalisasi sungai malah mandek karena permasalahan konsep yang diusung. Anies lebih memilih cara naturalisasi atau penghijauan ketimbang normalisasi sungai.
"Sehingga ketika ingin melakukan tindakan terhadap sungai-sungai yang ada di Jakarta itu kan bentrok konsep, sehingga yang terjadi pada hari ini tidak jalan tuh, normalisasi tidak jalan, naturalisasi juga tidak karena ada perbedaan konsep terkait penanganan banjir di Jakarta," jelasnya.
Anies sendiri memang masih melanjutkan program normalisasi, tapi berjalan di tempat. Alasannya, pembebasan lahan warga bantaran kali yang seharusnya dikerjakan oleh Pemprov DKI tak kunjung dirampungkan.
"Saat ini tidak terjadi normalisasi yang signifikan karena Pemda DKI tidak melakukan pembebasan lahan yang signifikan juga," pungkasnya.
Diketahui sejauh ini, sudah ada tiga sosok yang disebut bakal mengisi posisi Pj Gubernur DKI. Di antaranya adalah Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono; Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro.
Berita Terkait
-
Menkop Minta Grab Bantu UMKM Jadi Digital, Bukan Ambil Alih Bisnis
-
Bupati Karanganyar 'Tantang' Presiden Jokowi Soal Kebijakan Boleh Lepas Masker
-
Disinggung PDIP, Koalisi Indonesia Bersatu Mengaku Komitmen Tingkatkan Kinerja Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf
-
Soal Calon Kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies, PSI Usulkan Sosok Ini
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI