Suara.com - Fraksi PSI DPRD Jakarta menaruh harapan tinggi pada Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta setelah ditinggal Anies Baswedan nanti. Salah satu keinginan PSI adalah dengan kembali melanjutkan program normalisasi sungai yang dicanangkan di era Joko Widodo saat dulu menjadi Gubernur.
Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, program normalisasi sungai ini cukup efektif dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta. Namun, kebijakan ini malah mandek di era Gubernur Anies Baswedan.
"Karena Pj Gubernur nanti dipilih oleh Presiden, maka akan sangat dipercaya oleh pemerintah pusat, sehingga harapannya ada satu isu di Jakarta yang bisa diselesaikan, karena basisnya adalah kolaborasi antara pusat dan daerah, apa itu? Normalisasi," ujar William dalam talk show yang disiarkan kanal youtube TribunJakarta Official, Kamis (20/5/2022).
Di era Anies, normalisasi sungai malah mandek karena permasalahan konsep yang diusung. Anies lebih memilih cara naturalisasi atau penghijauan ketimbang normalisasi sungai.
"Sehingga ketika ingin melakukan tindakan terhadap sungai-sungai yang ada di Jakarta itu kan bentrok konsep, sehingga yang terjadi pada hari ini tidak jalan tuh, normalisasi tidak jalan, naturalisasi juga tidak karena ada perbedaan konsep terkait penanganan banjir di Jakarta," jelasnya.
Anies sendiri memang masih melanjutkan program normalisasi, tapi berjalan di tempat. Alasannya, pembebasan lahan warga bantaran kali yang seharusnya dikerjakan oleh Pemprov DKI tak kunjung dirampungkan.
"Saat ini tidak terjadi normalisasi yang signifikan karena Pemda DKI tidak melakukan pembebasan lahan yang signifikan juga," pungkasnya.
Diketahui sejauh ini, sudah ada tiga sosok yang disebut bakal mengisi posisi Pj Gubernur DKI. Di antaranya adalah Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono; Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro.
Berita Terkait
-
Menkop Minta Grab Bantu UMKM Jadi Digital, Bukan Ambil Alih Bisnis
-
Bupati Karanganyar 'Tantang' Presiden Jokowi Soal Kebijakan Boleh Lepas Masker
-
Disinggung PDIP, Koalisi Indonesia Bersatu Mengaku Komitmen Tingkatkan Kinerja Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf
-
Soal Calon Kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies, PSI Usulkan Sosok Ini
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional